DR. YUSUF AL-QARADHAWI DAN DEMOKRASIOleh Syaikh Sulaiman bin Shalih Al-KhurasyiDr. Yusuf al-Qaradhawi mendukung demokrasi seraya berpendapat bahwa demokrasi merupakan alternatif terbaik untuk diktatorisme dan pemerintahan tirani. Berikut ini ringkasan pendapat Dr. Yusuf al-Qaradhawi mengenai demokrasi disertai dengan komentar Yusuf al-Qaradhawi mengatakan “Sesungguhnya sisi liberalisme demokrasi yang paling baik menurut saya adalah sisi politiknya, yang tercermin dalam penegakan kehidupan perwakilan, di dalamnya rakyat dapat memilih wakil-wakil mereka yang akan memerankan kekuasaan legislatif di parlemen, dan di dalam satu majelis atau dua ini hanya bisa ditempuh melalui pemilihan umum yang bebas dan umum, dan yang berhak menerima adalah yang mendapat suara paling banyak dari para calon yang berafiliasi ke partai politik atau non-partai.“Kekuasaan yang terpilih” inilah yang akan memiliki otoritas legislatif untuk rakyat, sebagaimana ia juga mempunyai kekuasaan untuk mengawasi kekuasaan eksekutif atau “pemerintah”, menilai, mengkritik, atau menjatuhkan mosi tidak percaya, sehingga dengan demikian, kekuasaan eksekutif tidak lagi layak untuk kekuasaan yang terpilih, maka semua urusan rakyat berada di tangannya, dan dengan demikian, rakyat menjadi sumber ini secara teoritis cukup baik dan dapat diterima, menurut kaca mata Islam secara garis besar, jika dapat diterapkan secara benar dan tepat, serta dapat dihindari berbagai keburukan dan hal-hal negatif yang terdapat katakan “secara garis besar”, karena pemikiran Islam memiliki beberapa kewaspadaan terhadap beberapa bagian tertentu dari bentuk di terpilih itu tidak memiliki penetapan hukum untuk hal-hal yang tidak diizinkan oleh Allah Ta’ala. Kekuasaan ini juga tidak boleh menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal atau menggugurkan suatu kewajiban. Sebab, yang mem­punyai kekuasaan menetapkan hukum satu-satunya hanyalah Allah jalla Sya’ hanya boleh membuat hukum untuk diri mereka sendiri dalam hal yang diizinkan Allah Ta’ala saja. Artinya, hukum yang mengatur kepentingan dunia mereka yang tidak dimuat di dalam suatu nash tertentu, atau nash yang mengandung beberapa makna kemudian mereka memilih salah satu makna dan meng­gunakannya dengan memperhatikan kaidah-kaidah syari’at. Dalam hal itu terdapat medan yang sangat luas sekali bagi para pembuat karena itu, harus dikatakan “Sesungguhnya rakyat merupakan sumber kekuasaan dalam batas-batas syari’at Islam.” Sebagaimana dalam Majelis Tasyri’ Badan Legislatif harus ada komisi khusus yang dipegang oleh para ahli fiqih yang mampu mengambil kesimpulan dan melakukan ijtihad. Juga menilai ber­bagai ketetapan undang-undang, untuk mengetahui sejauh mana kesesuaiannya dan penyimpangannya dari syar’iat, walaupun sistem demokrasi sendiri tidak mensyaratkan hal tersebut, meski dalam undang-undang dinyatakan bahwa agama negara yang dianut adalah para calon wakil rakyat juga harus benar-benar memenuhi atau memiliki bekal yang kuat dalam agama dan akhlak serta beberapa ketentuan lainnya, misalnya keahlilan dalam bidang kepentingan umum dan lain sebagainya. Jadi, calon wakil rakyat tidak boleh dari seorang penjahat atau pemabuk atau suka mening­galkan shalat atau orang yang menganggap enteng sana terdapat dua sifat yang disyaratkan Islam bagi setiap orang yang akan mengemban suatu Mampu mengemban pekerjaan ini dan mempunyai pengalaman di Amanah. Dengan sifat amanah inilah suatu pekerjaan akan terpelihara dan pelakunya akan takut kepada Allah Ta’ala. Itulah yang diungkapkan oleh al-Qur’an melalui lisan Yusuf Alaihissallam, di mana dia mengatakanقَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ“Berkata Yusuf, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir; sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi ber­pengetahuan. “ [Yusuf /12 55]Juga dalam kisah Musa Alaihissallam, melalui lisan puteri seorang yang sudah tua rentaإِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ“Karena sesungguhnya, orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. “ [Al-Qashash/28 26]Dengan demikian, kekuatan dan ilmu memerankan sisi intelektual dan profesional yang menjadi syarat suatu pekerjaan, sedangkan kemampuan menjaga dan amanat mencerminkan sisi moral dan mental yang memang dituntut pula untuk keberhasilannya.[1]Dr. Yusuf al-Qaradhawi mengungkapkan “Anehnya, sebagian orang memvonis demokrasi sebagai suatu yang jelas-jelas merupakan bentuk kemungkaran atau bahkan kekufuran yang nyata, sedang mereka belum memahaminya secara baik dan benar sampai kepada substansinya tanpa memandang kepada bentuk dan antara kaidah yang ditetapkan oleh para ulama terdahulu adalah, bahwa keputusan hukum terhadap sesuatu merupakan bagian dari pemahamannya. Oleh karena itu, barangsiapa menghukumi sesuatu yang tidak diketahuinya, maka hukumnya adalah salah, meskipun secara kebetulan bisa benar. Sebab, ibaratnya ia merupakan lemparan yang tidak disengaja. Oleh karena itu, di dalam hadits ditetapkan bahwa seorang hakim yang memberi ke­putusan dengan didasarkan pada ketidaktahuan, maka dia berada di neraka, sebagaimana orang yang mengetahui yang benar, tetapi dia menetapkan atau menghukumi dengan yang apakah demokrasi yang didengung-dengungkan oleh berbagai bangsa di dunia, dan diperjuangkan oleh banyak orang, baik di dunia belahan barat maupun timur, di mana ada sebagian bangsa bisa sampai kepadanya setelah melalui berbagai pertempuran sengit dengan penguasa tirani, yang menelan banyak darah dan menjatuhkan ribuan bahkan jutaan korban manusia. Sebagaimana yang terjadi di Eropa timur dan lain-lainnya, dan yang banyak dari pemerhati Islam menganggapnya sebagai sarana yang bisa diterima untuk meruntuhkan kekuasaan monarki, serta memotong kuku­kuku politik campur tangan, yang telah banyak menimpa masyarakat muslim. Apakah demokrasi ini mungkar atau kafir, sebagaimana yang didengungkan oleh beberapa orang yang tidak memahami sepenuhnya lagi tergesa-gesa!!?!”Sesungguhnya substansi demokrasi -tanpa definisi dan istilah akademis- adalah memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih orang yang akan mengurus dan mengendalikan urusan mereka, sehingga mereka tidak dipimpin oleh penguasa yang tidak mereka sukai, atau diatur oleh sistem yang mereka benci. Selain itu, mereka juga harus mempunyai hak menilai dan mengkritik jika penguasa melakukan kesalahan, juga hak opsi jika penguasa melakukan penyimpangan, dan rakyat tidak boleh digiring kepada aliran atau sistem ekonomi, sosial, kebudayaan, atau politik yang tidak mereka kenal dan tidak pula mereka setujui. Jika sebagian mereka menghalanginya, maka balasannya adalah pemecatan atau bahkan penyiksaan dan pembunuhan.”[2]Sesungguhnya Islam telah mendahului sistem demokrasi dengan menetapkan beberapa kaidah yang menjadi pijakan substansi­nya, tetapi Islam menyerahkan berbagai rinciannya kepada ijtihad kaum muslimin sesuai dengan pokok-pokok agama mereka, ke­pentingan dunia mereka, serta perkembangan kehidupan mereka sesuai dengan zaman dan tempat, dan juga pembaharuan keadaan demokrasi adalah, bahwa ia mengarahkan di sela­-sela perjuangannya yang panjang melawan kezhaliman dan kaum tirani serta para raja kepada beberapa bentuk dan sarana, yang sampai sekarang dianggap sebagai jaminan yang paling baik untuk menjaga rakyat dari penindasan kaum ada larangan bagi umat manusia, para pemikir dan pemimpin mereka untuk memikirkan bentuk dan cara lain, barang­kali cara baru itu akan mengantarkan kepada yang lebih baik dan ideal. Tetapi, untuk mempermudah kepada hal tersebut dan me­realisasikannya ke dalam realitas manusia, kita melihat bahwa kita harus mengambil beberapa hal dari cara-cara demokrasi guna me­wujudkan keadilan, permusyawaratan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta berdiri melawan kesewenangan para penguasa yang angkuh di muka bumi antara kaidah syari’at yang ditetapkan adalah, bahwa sesuatu yang menjadikan hal yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka ia itu menjadi wajib, dan bahwasanya tujuan­tujuan syari’at yang diharapkan adalah jika tujuan-tujuan itu mem­punyai sarana pencapaiannya, maka sarana ini boleh diambil sebagai alat menggapai tujuan ada satu syari’at pun yang melarang penyerapan pemikiran teori atau praktek empiris dari kalangan non-muslim. Karena, Nabi Shallallahu alaihi wa sallam sendiri pada perang Ahzab telah mengambil pemikiran “penggalian parit”, padahal strategi tersebut berasal dari strategi bangsa itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam pernah juga mengambil manfaat dari tawanan musyrikin dalam perang Badar “dari orang-orang yang mampu membaca dan menulis” untuk mengajarkan baca tulis anak-anak kaum meski mereka itu musyrik. Dengan demikian, hikmah itu adalah barang temuan orang mukmin, di mana saja dia menemukannya, maka dia yang paling berhak beberapa buku, saya telah mengisyaratkan bahwa merupakan hak kita untuk mengambil manfaat dari pemikiran, strategi dan sistem yang bisa memberikan manfaat kepada kita, selama tidak bertentangan dengan nash muhkam yang jelas dan tidak juga kaidah syari’at yang sudah baku, dan kita harus memilih dari apa yang kita ambil untuk selanjutnya menambahkannya dan melengkapinya dengan bagian ruh kita serta hal-hal yang dapat menjadikannya sebagai bagian dari kita dapat dan menghilangkan identitas pertamanya.”[3]Ungkapan seseorang yang mengatakan, bahwa demokrasi berarti kekuasaan rakyat oleh rakyat dan karenanya, harus ditolak prinsip yang menyatakan, bahwa kekuasaan itu hanya milik Allah semata, maka ungkapan semacam itu sama sekali tidak dapat para penyeru demokrasi tidak perlu harus menolak kekuasaan Allah atas manusia. Hal seperti itu tidak pernah terbersit di dalam hati mayoritas penyeru demokrasi. Tetapi yang menjadi konsentrasi mereka adalah menolak kediktatoran yang sewenang-­wenang, serta menolak pemerintahan otoriter terhadap setiap yang dimaksudkan dengan demokrasi oleh me­reka adalah memilih pemerintah oleh rakyat sesuai dengan hati nurani mereka, serta memantau tindakan dan kebijakan mereka, serta menolak berbagai perintah mereka jika bertentangan dengan undang undang rakyat, atau dengan ungkapan Islam “Jika mereka memerintahkan untuk berbuat maksiat,” dan mereka juga mem­punyai hak untuk menurtmkan penguasa jika melakukan penyim­pangan dan berbuat zhalim serta tidak mau menerima nasihat atau peringatan. “[4]Sesungguhnya undang-undang menetapkan, di samping berpegang pada demokrasi, bahwa agama negara adalah Islam dan bahwasanya syari’at Islam adalah sumber hukum dan undang­undang, dan yang demikian itu merupakan penegasan akan kekuasaan Allah atau kekuasaan syari’at-Nya, dan kekuasaan itulah yang memiliki kalimat juga untuk menambahkan pada undang-gundang materi yang secara tegas dan lantang menetapkan, bahwa setiap undang-undang atau sistem yang bertentangan dengan syari’at yang baku dan permanen, maka undang-undang itu adalah bathil.”[5]Tidak ada ruang untuk pemberian suara dalam berbagai hukum pasti dari syari’at dan juga pokok-pokok agama serta hal­hal yang wajib dilakukan dalam agama, tetapi pemberian suara itu pada masalah-masalah ijtihadiyah yang mencakup lebih dari satu pendapat. Sudah menjadi kebiasaan manusia untuk berbeda pendapat dalam hal tersebut, misalnya pemilihan salah satu calon yang akan menempati suatu jabatan, meskipun itu jabatan kepala negara, dan seperti juga pengeluaran undang-undang untuk mengatur lalu lintas jalan raya atau untuk mengatur bangunan tempat perdagangan atau industri atau rumah sakit, atau yang lainnya yang oleh para ahli fiqih disebut sebagai “mashalihul mursalah.” Atau seperti juga pengambilan keputusan untuk mengumumkan perang atau tidak, mengharuskan pembayaran pajak tertentu atau tidak, atau mengumumkan keadaan darurat atau tidak, atau mem­batasi jabatan Presiden, dan pembolehan membatasi masa pemilihan atau tidak, demikian banyak pendapat yang berbeda dalam masalah ini, maka apakah pendapat itu akan ditinggal menggantung begitu saja, apa­kah ada tarjih tanpa murajjah yang diunggulkan? Ataukah harus ada murajjah?Sesungguhnya logika akal, syari’at dan realitas menyatakan harus ada murajjah yang diunggulkan, dan yang diunggulkan pada saat terjadi perbedaan pendapat adalah jumlah terbanyak. Sebab, pendapat dua orang itu lebih mendekati kebenaran daripada pen­dapat satu orang, dan dalam hadits disebutkan“Sesungguhnya, syaitan itu bersama satu orang dan dia syaitan lebih jauh dari dua orang.”[6].[7]Ungkapan orang yang menyatakan, bahwa tarjih pengunggulan satu pendapat itu adalah untuk yang benar meskipun tidak ada seorang pun pendukungnya. Adapun yang salah harus ditolak meskipun didukung oleh 99 dari 100. Ungkapan ini hanyalah tepat pada hal-hal yang ditetapkan oleh syari’at secara gamblang, tegas dan terang yang menyingkirkan perselisihan dan tidak mengandung perbedaan atau menerima pertentangan, dan hal itu hanya sedikit sekali. Itulah yang dikatakan Jama’ah itu adalah yang sejalan dengan kebenaran meski engkau hanya sendirian.[8]Sesungguhnya petaka pertama yang menimpa umat Islam dalam perjalanan sejarahnya adalah sikap mengabaikan terhadap kaidah musyawarah, dan perubahan “Khilafah Rasyidah” menjadi “kerajaan penindas” yang oleh sebagian sahabat disebut “kekaisaran”. Artinya, kekuasaan absolut Kaisar telah berpindah kepada kaum muslimin dari berbagai kerajaan yang telah diwariskan Allah ke­padanya. Padahal semestinya mereka mengambil pelajaran dari mereka dan menghindari berbagai kemaksiatan dan perbuatan hina yang menjadi sebab musnahnya negara yang menimpa Islam, umatnya, serta dakwahnya di zaman modern ini tidak lain adalah akibat dari pemberlakuan pemerintahan otoriter yang bertindak sewenang wenang terhadap umat manusia dengan menggunakan pedang kekuasaan dan emas­nya, dan tidaklah syari’at dihapuskan, skularisme diterapkan, serta umat manusia diharuskan berkiblat ke barat melainkan dengan paksaan, memakai besi dan api. Tidaklah dakwah Islam dan ge­rakannya dipukul habis-habisan serta tidak juga para penganut dan penyerunya dihajar dan dikejar-kejar melainkan oleh kekuasaan otoriter yang terkadang tanpa kedok dan terkadang dengan meng­gunakan kedok demokrasi palsu yang diperintahkan oleh kekuatan yang memusuhi lslam secara terang-terangan atau diarahkan dari balik layar.”[9]Di sini saya Dr. Yusuf al-Qaradhawi perlu menekankan, bahwa saya bukan termasuk orang yang suka menggunakan kata-kata asing, seperti misalnya; demokrasi dan lain-lainnya untuk mengungkapkan pengertian-pengertian jika suatu istilah telah menyebar luas di tengah-tengah umat manusia dan telah dipergunakan oleh banyak orang, maka kita tidak perlu menutup pendengaran kita darinya, tetapi kita harus mengetahui maksud istilah tersebut, sehingga kita tidak me­mahaminya secara keliru, atau mengartikannya secara tidak benar atau yang tidak dikehendaki oleh orang-orang yang membicarakannya, dengan begitu hukum kita terhadapnya adalah hukum yang benar dan seimbang. Meski istilah itu datang dari luar kalangan kita, hal itu tidak menjadi masalah. Sebab, poros hukum itu tidak pada nama dan sebutan, tetapi pada kandungan dan substansinya.”[10]Saya Dr. Yusuf al-Qaradhawi termasuk orang yang menuntut demokrasi dalam posisinya sebagai sarana yang sangat mudah dan teratur untuk merealisasikan tujuan kita dalam kehidupan yang mulia, yang di dalamnya kita bisa berdakwah kepada Allah dan juga kepada Islam, sebagaimana kita telah beriman kepadanya, tanpa harus dijebloskan ke dalam penjara yang gelap atau dihukum di atas tiang gantungan.”[11]Berkenaan dengan hal tersebut, dapat penulis katakan “Dr. Yusuf al-Qaradhawi telah dengan sekuat tenaga membela demokrasi dalam menghadapi pemerintahan otokrasi atau pemerintahan tirani yang berbagai keburukan dan kesialannya telah dirasakan oleh al-Qaradhawi dan Jama’ah Ikhwanul Muslimin. Oleh karena itu, Dr. Yusuf al-Qaradhawi berusaha keras mempertahankan demokrasi dengan segenap daya dan lebih baik dilakukan oleh Dr. Yusuf al-Qaradhawi adalah, menegakkan hukum Islam yang di dalamnya terdapat konsep musyawarah Islami yang sudah cukup bagi kita dan tidak lagi memerlukan demokrasi ala Barat meskipun kita memolesnya dengan berbagai kebaikan dan kita menyaring demokrasi ini, lalu menambahkan bebe­rapa hal yang sesuai dengan agama kita atau mengurangi beberapa hal darinya yang memang bertentangan dengan agama, lalu mengapa kita harus menyebutnya demokrasi? Mengapa tidak menyebutnya syura permusyawaratan demikian, demokrasi Barat tidak disebut demikian kecuali diambil dengan seluruh kandungannya. Tetapi, jika diambil dengan melakukan penyesuaian, perubahan dan penyimpangan, maka hal itu secara otomatis menjadi sesuatu yang lain yang tidak mungkin kita sebut lagi sebagai demokrasi. Dalam hal ini, perum­pamaannya adalah sama dengan khamr jika rusak dengan sendirinya atau tindakan seseorang, maka pada saat itu tidak lagi disebut se­bagai khamr, tapi disebut cuka. Demikian pula yang harus dilakukan oleh Dr. Yusuf al-Qaradhawi adalah menyeru kepada penegakan hukum Islam dengan menerap­kan sistem syura permusyawaratan yang adil, daripada mengobati suatu penyakit dengan penyakit lain, yang bisa jadi lebih berbahaya lagi bagi umat.[12]KOMENTAR JAMAL SULTHAN ATAS FATWA DR. YUSUF AL-QARADHAWI. Ustadz Jamal Sulthan hafizhahullah mempunyai komentar yang sangat baik terhadap fatwa Dr. Yusuf al-Qaradhawi dalam hal demokrasi. Di sini saya bermaksud untuk menukilnya agar bisa diambil manfaat oleh para pembaca, dan agar para pembaca mengetahui titik-titik ketidakbenaran dari ucapan Dr. Yusuf al­ Sulthan mengatakan “Masalah ini sangat penting sekali, dan ketika yang mengungkapkannya adalah seorang pakar fiqih sekaliber Dr. Yusuf al-Qaradhawi, maka masalahnya semakin bertambah penting, belum lagi mimbar yang menjadi tempat penyebaran fatwa yang dibaca tidak kurang dari satu juta orang berbahasa Arab. Maka pada saat itu, tidak diragukan lagi bahayanya akan lebih besar, dan dia mempromosikan dirinya kepada setiap penulis dan pemilik dalam format yang disebarluaskan tidak mempunyai tema sama sekali dan hampir tidak mempunyai nilai sama sekali, cukuplah bagi anda ketika anda dihadapkan suatu ungkapan yang anda bisa mengatakan “itu benar,” bersikap sama seperti halnya ketika anda tidak bisa mengatakan “Itu salah!” Namun, sesung­guhnya di sana ada suatu kerancuan yang aneh, dan beberapa hakikat obyektif dan histroris yang tidak diketahui Dr. Yusuf al-Qaradhawi, menyebabkan pembicaraannya terjadi kekeliruan, yang menuntut saya mengkaji cukup lama untuk mendiskusikan “segi dan pertim­bangan” fatwa dengan mengharapkan keluasan hati pemberi fatwa tersebut, dan kita tahu kesungguhan beliau untuk memperoleh kejelasan kebenaran, dimana pun berada serta perhatiannya yang tulus insya Allah terhadap berbagai masalah besar yang membuat sibuk generasi muslim pada zaman sekarang fatwa tersebut ditanyakan, sebagaimana yang ditegas­kan oleh Ustadz Fahmi “Apakah demokrasi itu kufur?” Maka, Syaikh Dr. Yusuf al-Qaradhawi membuka pembicaraannya dengan mengatakan “Sesungguhnya substansi demokrasi adalah memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih orang yang akan mengurus dan mengendalikan urusan mereka, sehingga mereka tidak dipimpin oleh penguasa yang tidak mereka sukai, atau diatur oleh sistem yang mereka benci. Selain itu, mereka juga harus mempunyai hak menilai dan mengkritik jika penguasa melakukan kesalahan, juga hak opsi jika penguasa melakukan penyimpangan. Rakyat tidak boleh digiring kepada aliran atau sistem ekonomi, sosial, kebudayaan, atau politik yang tidak mereka kenal dan tidak pula mereka setujui, dan itulah substansi demokrasi.”Kemudian Dr. Yusuf al-Qaradhawi menambahkan seraya mengomentari “Realitas menunjukkan, bahwa orang yang memperhatikan secara seksama substansi demokrasi, maka dia akan mendapatkan bahwa ia termasuk dari konsep Islam”Pendahuluan inilah yang menjadi kesalahan pertama dan substansial yang mengakibatkan fatwanya salah secara Yusuf al-Qaradhawi telah menetapkan, bahwa substansi demokrasi adalah pemberian kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin mereka… dan seterusnya. Inilah salah satu produk pokok dari berbagai produk demokrasi atau salah satu tampilan dari berbagai penampilan demokrasi, tetapi itu bukan substansi demokrasi, sebagaimana yang dianggap oleh Dr. Yusuf al-Qaradhawi. Namun, demokrasi secara substansial adalah penolakan terhadap teokrasi, yaitu sistem pemerintahan berdasarkan kekuasaan agama dan menjalankan pemerintahan atas nama Allah di muka bumi. Kelahiran demokrasi itu menurut perjalanan sejarahnya adalah sebagai akibat dari pertikaian negara melawan gereja, hukum buatan manusia melawan hukum agama, hukum atas nama rakyat dan manusia melawan hukum atas nama Allah dan kata lain, kita bisa katakan bahwa demokrasi itu adalah sisi lain dari sekularisme, dan di antara dampaknya demokrasi adalah meniadakan perwalian masing-masing individu umat manusia dari pundak masyarakat. Sebab, jika kita menolak perwalian agama dan Tuhan untuk kepentingan rakyat, maka semua perwalian di bawahnya sudah pasti akan tertolak. Dari sini lahirlah berbagai sarana dan sistem yang mengatur seluk beluk masyarakat, yang mencegah munculnya kekerasan, penindasan dan kesewenangan dalam bentuk apa pun, dan itu berlangsung setelah negara sipil dengan para pemikir dan pendukungnya berhasil merealisasikan kemenangan akhir atas gereja dan para tokoh agama serta berhasil mencopot kekuasaan dari mereka, seperti yang diketahui oleh setiap pengkaji sejarah Eropa antara dampak dari kemenangan akhir bagi gerakan demokrasi ini adalah terhapusnya sifat kesucian dari semua posisi, masalah dan makna, selama tidak ditetapkan oleh rakyat sebagai sesuatu yang suci. Yang haram adalah apa yang menurut pendapat mayoritas orang sebagai haram, sedangkan yang halal adalah apa yang menurut pendapat mayoritas orang sebagai halal, dengan menutup mata dari setiap referensi yang lain, baik yang bersifat religius maupun yang lainnya. Sebab, jika anda menetapkan bahwa di sana terdapat referensi syari’at yang berada di atas manusia atau harus didahulukan sebelum pendapat rakyat, maka dengan demikian anda telah menggugurkan dasar demokrasi. Karena, jika anda mengatakan, misalnya “Sesungguhnya masalah ini berdasarkan nash al-Qur’an, tidak boleh dilakukan oleh manusia, maka dengan demikian, anda telah menjadikan hukum hanya pada Allah Ta’ala semata, bukan ada pada rakyat. Selama kekuasaan dan hukum ditarik dari rakyat, maka berakhirlah kisah demokrasi itulah kisah demokrasi secara ringkas dan ini pula yang menjadi substansinya, yang diketahui secara pasti oleh Ustadz Fahmi Huwaidi dan aliran pemikirannya. Dengan demikian, apakah kita bisa mengatakan seperti yang dikatakan oleh Dr. Yusuf al-Qaradhawi “Barangsiapa yang memperhatikan secara seksama terhadap substansi demokrasi, niscaya dia akan mendapatkan bahwa demokrasi termasuk dari konsep Islam”. Atau kita akan mengatakan seperti yang dikatakannya pula “Islam telah mendahului demokrasi dengan menetapkan kaidah-kaidah yang menjadi dasar pijakan bagi substansinya, hanya saja Islam menyerahkan rincian­nya pada ijtihad kaum muslimin sesuai dengan ajaran agama mereka, kepentingan dunia mereka, serta perkembangan kehidupan mereka”Yang tampak jelas sekali dari fatwa Dr. Yusuf al-Qaradhawi adalah, bahwa dia menggambarkan demokrasi dengan gambaran tertentu yang dia angan-angankan dan impikan, lalu dia mengeluarkan fatwanya berdasarkan pada khayalan yang mempermainkan angan-angannya, bukan pada hakikat sejarah demokrasi dan obyek­tivitas yang membentuk istilah demokrasi dalam pemikiran manusia hal yang sangat jelas menunjukkan hal tersebut adalah ungkapan Dr. Yusuf al-Qaradhawi dalam fatwanya “Dan ungkapan orang yang mengatakan bahwa demokrasi berarti pemerintahan yang kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, sehingga ada keharusan menolak prinsip yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan Allah, adalah ungkapan yang sama sekali tidak dapat diterima, karena menyuarakan demokrasi tidak harus menolak kekuasaan tertinggi berada di tangan Allah atas semua umat manusia. Saya yakin hal seperti itu tidak pernah terbersit di dalam hati mayoritas penyeru demokrasi. Tetapi yang menjadi konsentrasi mereka adalah menolak kediktatoran yang sewenang-wenang, serta menolak pemerintahan yang menindas rakyat, baik itu penguasa zhalim maupun diktator.”Sebenarnya, saya Jamal Sulthan belum memahami benar ungkapan Dr. Yusuf al-Qaradhawi yang menyatakan “Hal seperti itu tidak pernah terbersit di dalam hati mayoritas penyeru demokrasi. Tetapi, yang menjadi konsentrasi mereka adalah menolak kediktatoran yang sewenang-wenang, serta menolak pemerintahan otoriter terhadap rakyat.” Apakah dia pernah melakukan penelitian yang menghasilkan hakikat tersebut? Jika lawannya mengatakan “Sesungguhnya hal itu selalu terbersit di dalam hati mayoritas penyeru demokrasi,” lalu siapa yang akan menilai dan membenarkan salah satu dari kedua ungkapan tersebut ?Sesungguhnya fatwa syari’at memerlukan adanya ketelitian dan keakuratan dalam ucapan, lebih dari sekedar ungkapan yang hanya dilandasi perasaan misalnya “Saya yakin hal seperti itu tidak pernah terbersit” dst..ed. Saya sangat memaklumi Dr. Yusuf al­Qaradhawi dalam hal kesungguhannya mempertahankan nilai­nilai keadilan, kebebasan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta kehormatan mereka. Dalam hal itu, orang seperti dia dan saya mengetahui betapa kejam cambuk-cambuk para algojo, dan betapa menyeramkannya pula penjara para penindas. Namun demikian, pembicaraan masalah keadilan, kebebasan dan hak-hak asasi manusia merupakan suatu hal, sedangkan pengaturan istilah pemikiran politik untuk memberlakukan hukum syari’at terhadapnya merupakan hal lain. Sebagaimana realitas terus berada seperti sediakala tidak berubah seperti yang saya duga. Kita perlu juga merenungi ucapan Syaikh Dr. Yusuf al-Qaradhawi “Orang muslim yang menyerukan demokrasi pada hakikatnya menyeru kepadanya sebagai satu bentuk pemerintahan, yang dapat mewujudkan prinsip-prinsip politik Islam dalam pemilihan pemimpin, penetapan musyawarah dan loyalitas, serta penegakan amar ma’ruf nahi munkar, melawan kezhaliman, menolak kemaksiatan, khususnya jika sampai pada kekufuran yang jelas yang telah ada bukti dari Allah.”Di sini, saya setuju sekali dengan Syaikh Dr. Yusuf al-Qaradhawi mengenai kriteria yang dikemukakannya mengenai manhaj bagi pemerintahan Islam. Tetapi, apakah yang mendorong anda untuk meletakkan stempel demokrasi pada perbincangan ini dan manhaj tersebut? Apakah sebenarnya kesucian yang dikandung oleh istilah “buatan Barat, perkembangan, sejarah dan pertikaiannya” untuk anda pertahankan dengan mati-matian dan memperindah penampilannya di hadapan kaum muslimin? Hal itu mengingatkan kita terhadap apa yang meliputi akal pikiran kaum muslimin pada tahun lima puluhan dan enam puluhan sekitar istilah “sosialisme “, sehingga mereka menjadikan sosialisme dan Islam dua sisi satu mata uang. Pengalaman yang sama juga kembali terjadi sekali lagi pada istilah demokrasi bukan apa yang anda rinci berdasarkan analogi Anda sendiri, atau dirinci oleh orang lain. Tetapi demokrasi merupakan satu kesatuan sistem untuk memelihara bangunan sosial. Terserah anda mau menerimanya atau menolaknya, lalu mencari manhaj lain yang melahirkan bagi anda satu istilah lain yang orisinil yang sesuai dengan `aqidah, agama, sejarah dan kemanusiaan kita boleh menerima istilah tersebut disertai dengan beberapa penyesuaian terhadapnya agar sejalan dengan lingkungan kita, lalu bagaimana pendapat anda mengenai istilah teokrasi, atau yang disebut dengan “pemerintahan berdasarkan ketuhanan”. Kita hanya akan menjauhkan diri dari monopoli para tokoh agama terhadap kekuasaan atas nama perwakilan langit sebagaimana yang diketahui oleh sejarah gereja Eropa, dan tinggallah bagi kita, yaitu menjadikan hukum Allah yang berkuasa atas umat manusia dan membatasi perundang-ungangan masyarakat. Pada saat itu, apakah kita bisa mengatakan bahwa substansi teokrasi yaitu “hukum Allah” adalah Islam?!Dengan tolok ukur yang sama, jika anda mengatakan “Sesungguhnya demokrasi itu dari Islam,” maka dibenarkan pula untuk mengatakan “Sesungguhnya teokrasi itu dari Islam!!!”Sedangkan kita akan mengatakan “Sesungguhnya demokrasi dan teokrasi, keduanya adalah istilah Eropa yang lahir dan terbentuk serta menunjukkan budaya Barat, hal itu tidak memberikan manfaat bagi kita sebagai kaum muslimin. Sebab, Islam tidak mengenal pemerintahan pemuka agama, sebagaimana Islam juga tidak mengenal istilah “surat penebus dosa”, dan tidak pula mengenal istilah pertikaian antara negara sipil dan gereja, atau antara agama dan negara. Karena, Islam sebagai agama, sejarah, dan kebudayaan berbeda dari Kristen sebagai agama, sejarah, dan kebudayaan. Hal itu memperlihatkan kepada kita secara pasti perbedaan berbagai istilah pemikiran, politik, dan metodologi antara keduanya Islam dan Kristen.Permasalahannya di sini adalah, bahwa sebagian kaum muslimin berkhayal bahwa hak-hak asasi manusia, keadilan, kebebasan, hak suksesi kekuasaan dan larangan melakukan penindasan di muka bumi merupakan hal-hal yang diperjuangkan oleh sistem demokrasi bagi masyarakat, di mana tidak mungkin bagi mereka untuk menggambarkan prinsip-prinsip ini dapat terealisasi di bawah payung istilah lain dalam Islam. Yang demikian itu merupakan satu kesalahan yang sangat berbahaya. Sesungguhnya hak-hak dan prinsip-­prinsip kemanusiaan itu hanya sekedar dampak dari kelahiran sekulerisme atau demokrasi di masyarakat Eropa. Bersamaan dengan itu mungkin juga memproduksinya, memeliharanya, dan memberlakukannya di masyarakat lain tanpa melalui jalan sekularisme atau dominasi pemikiran Barat atas berbagai aliran pemikiran dan politik dalam masyarakat kontemporer, dan tirani yang ditanamkan oleh Eropa ke dalam akal dan jiwa masyarakat dunia ketiga yang di antara mereka adalah sebagian kaum muslimin, tidak meninggalkan sedikit kesempatan pun bagi akal non-Eropa untuk memikirkan orisinalitas atau mengkhayalkan karya pemikiran atau metodologis yang tidak terpengaruh oleh “kutub Eropa”, serta berbagai manhaj dan istilahnya. Maka sebagian besar usaha-usaha “dunia ketiga” dalam bidang pemikiran, metodologi dan istilah -yang di antaranya adalah fatwa ini-, hanyalah sekedar catatan kaki atau catatan akhir atas matan isi yang berasal dari Eropa. Padahal kita -di lingkungan Islam-, hati nurani Islami menolak kecuali mencatat sikap kehati-hatiannya yang malu-malu itu terhadap demokrasi, sedangkan berpura-pura tidak mengetahui bahwa sikap kehati-hatian itu bermakna pada kenyataan obyektifnya sebagai penolakan terhadap demokrasi, tetapi kita masih terus ngotot untuk mempertahankan istilah tersebut, meskipun pada hakikatnya, secara obyektif, telah Partai Kupu-Kupu Itali -Partai para pelacur- ­memaksakan dirinya masuk ke dunia partai, dan sebagian anggotanya masuk parlemen Itali, agar “suara pelacur” cukup untuk membuat berbagai ketetapan undang-undang baru di dalam masyarakat, jika semua suara tidak mau diakui oleh Dr. Yusuf al-Qaradhawi adalah, bahwa Partai Kupu-Kupu ini mengaspirasikan hak demokrasinya. Jika anda menolak keberadaannya atau menolak masuknya ke parlemen atau menolak keikutsertaannya dalam penghitungan dengan suara anggotanya, maka anda tidak demokratis, dan tindakan ini melawan demokrasi. Itulah hakikat obyektif, yang tidak ada alasan bagi anda terhadapnya, serta tidak ada tempat melarikan diri dari bahwa anda menolak hal tersebut, dan saya pun demikian. Tetapi, makna hal itu adalah bahwa kita menolak demokrasi sebagai bingkai sistem bagi pemerintahan di suatu negara Islam. Tinggallah bagi saya dan anda mencarikan istilah baru dan sistem baru, yang menyatukan antara agama dan dunia, syari’at dan masyarakat, keadilan dan moral, kebebasan dan nilai-nilai, hak Allah dan hak hamba, dan semuanya itu adalah aspek-aspek yang tidak mempunyai hubungan dengan anda merasa kesal tuanku Dr. Yusuf al-Qaradhawi, jika masyarakat Barat menolak mengakui istilah dan sistem baru anda. Karena mereka memang menolak agama anda pada dasarnya, sebagaimana logika subyektif dari sistem demokrasi yang mengatur kehidupannya, mengharuskannya menerima pluralisme. Yang demikian itu, jika kita berhusnuzhzhan berprasangka baik terhadap kesungguhan mereka dalam memegang segala macam prinsip, apalagi yang menyangkut masalah hubungan antar fatwa Syaikh Dr. Yusuf al-Qaradhawi tentang demokrasi, masih terdapat kerancuan lain, yaitu dalam usahanya melegitimasi beberapa sisi kekuasaan eksekutif dalam menerapkan demokrasi, di mana sang Doktor mempromosikannya kepada pemahaman beberapa pemerintah Islam. Lebih baiknya, kita simak apa yang dikatakan Doktor, kemudian simak juga komentar kami setelah Yusuf al-Qaradhawi mengatakan “Di antara dalil-dalil menurut kelompok pemerhati Islam yang menunjukkan demokrasi adalah prinsip hasil import dan tidak ada hubungannya dengan Islam, adalah bahwa ia berdasarkan pada suara mayoritas, serta menganggap suara terbanyak merupakan pemegang kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan dan mengendalikan berbagai permasalahan, dan dalam menilai serta memutuskan benar terhadap salah satu dari berbagai masalah yang berbeda-beda dengan meng­gunakan pemungutan suara terbanyak dalam demokrasi sebagai pemutus dan referensi. Maka, pendapat mana pun yang memenangkan suara terbanyak secara absolut, atau terbatas pada beberapa kesempatan, itulah pendapat yang diberlakukan, meskipun terkadang pendapat itu salah dan Islam tidak menggunakan sarana seperti itu dan tidak mentarjih mengunggulkan suatu pendapat atas pendapat yang Iain karena adanya kesepakatan pihak mayoritas, tetapi Islam melihat pada pokok permasalahan tersebut; Apakah ia salah atau benar? Jika benar, maka ia akan memberlakukannya, meskipun bersamanya hanya ada satu suara, atau bahkan sama sekali tidak ada seorang pun yang menganutnya. Jika salah,. maka ia akan menolaknya, meskipun bersamanya terdapat 99 orang dari 100 orang yang nash-nash al-Qur’an menunjukkan bahwa suara mayoritas selalu berada dalam kebathilan dan selalu mengiringi para Thaghut, sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Ta’ala iniوَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ“Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di­muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan-Nya.”[Al-An’aam/6 116]Juga firman-Nyaوَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ“Dan sebahagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya” [Yusuf/12 103]Di dalam al-Qur’an, dilakukan pengulangan berkali-kali terhadap firman-Nya berikut iniوَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ“Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui” [Al-­A’raaf/7 187]Selanjutnya, Syaikh Dr. Yusuf al-Qaradhawi menambahkan seraya mengomentari hal tersebut dengan mengatakan “Ungkapan tersebut sama sekali tidak dapat diterima, sebab didasarkan pada suatu hal yang salah”Seharusnya kita perlu membicarakan tentang demokrasi di dalam masyarakat muslim; yang mayoritas mereka dari kalangan orang orang yang berpengetahuan, berakal, beriman lagi bersyukur. Kita tidak hendak membicarakan tentang masyarakat kaum atheis atau kaum yang sesat dari jalan AllahKemudian, sesungguhnya terdapat beberapa hal yang tidak masuk ke dalam kategori voting dan tidak dapat diambil suaranya, karena ia termasuk bagian dari hal yang sudah tetap dan permanen yang tidak dapat diubah kecuali jika masyarakat itu berubah sendiri dan tidak menjadi muslim tidak ada tempat bagi voting dalam berbagai ketetapan syariat yang sudah pasti dan juga pokok-pokok agama. Voting itu hanya pada masalah-masalah ijtihad saja yang bisa mencakup lebih dari satu pendapat. Sudah menjadi kebiasaan manusia untuk berbeda pendapat mengenai hal tersebut, jika terdapat berbagai pendapat yang berbeda-beda mengenai beberapa masalah. Lalu, apakah masalah-masalah itu akan dibiarkan bergantung begitu saja? Dan apakah ada pemilihan pendapat tanpa adanya yang diunggul­kan? Ataukah perlu adanya yang diunggulkan?Logika akal, syari’at dan realitas menyatakan perlu adanya orang yang dimenangkan. Yang diutamakan pada saat terjadi perbedaan pendapat adalah jumlah mayoritas. Sebab, pendapat dua orang itu lebih mendekati kebenaran daripada pendapat satu orang. Dalam hadits pun sudah ditegaskan ,”Sesungguhnya, syaitan itu bersama satu orang dan dia syaitan lebih jauh dari dua orang.”Ditegaskan pula, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wa sallam pernah bersabda kepada Abu Bakar dan `Umar radhiallahu `anhuma “Jika kalian bersatu dalam suatu musyawarah, niscaya aku tidak akan menentang kalian berdua.”Demikian yang diungkapkan oleh Dr. Yusuf Dr. Yusuf al-Qaradhawi di atas memerlukan adanya perincian, karena di dalamnya terdapat kerancuan dan beberapa hal yang saya merasa heran karena Dr. Yusuf al-Qaradhawi menempatkan pendapat lawan-lawannya yang menurutnya tidak benar dengan membuka ucapannya bahwa mereka berpendapat “Demokrasi adalah ajaran yang diimport dari Barat dan tidak mempunyai hubungan dengan Islam”-Apakah Dr. Yusuf al-Qaradhawi mengetahui bahwa demokrasi merupakan ajaran yang tidak diimport? Dan bahwasanya demokrasi merupakan prinsip dasar yang lahir dan tumbuh di dalam buaian sejarah Islam disertai berbagai perubahan peradaban, manhaj, agama dan politik? Lalu kapan hal itu terjadi? Di zaman apa, jika dihitung dari sejak diutusnya Nabi Shallallahu alaihi wa sallam sampai pertengahan abad ke-19? Kapan Eropa mengimport demokrasi dari kaum muslimin? Serta apakah rahasia-rahasia yang terdapat dalam peristiwa bersejarah dan menghebohkan itu yang tidak diketahui oleh seantero bumi selama kurun waktu yang begitu panjang?Saya kira, Dr. Yusuf al-Qaradhawi tidak seharusnya membuka ucapannya dengan kalimat tersebut. Sebab, siapa pun dari kaum muslimin tidak akan dapat mengaklaim bahwa demokrasi itu merupakan ajaran yang tidak diimport dari sistem Eropa. Sesungguhnya yang menjadi perbedaan pendapat adalah sikap Islam terhadap demokrasi itu. Ini yang pertama!Adapun ungkapan Syaikh Dr. Yusuf al-Qaradhawi “Seharusnya kita perlu membicarakan tentang demokrasi di dalam masyarakat muslim, yang mayoritas mereka dari kalangan orang­orang yang berpengetahuan, berakal, beriman lagi bersyukur. Kita tidak hendak membicarakan tentang masyarakat kaum atheis atau kaum yang sesat dari jalan Allah.”Yang demikian itu secara obyektif adalah kesalahan yang jelas. Sebab, demokrasi tidak mempersoalkan identitas, keimanan, kekufuran dan jenis nilai yang dibawa oleh seseorang, karena semuanya itu sama, baik itu orang alim yang bertindak sewenang-­wenang, Muslim dan Nasrani. Jika saya katakan “Bahwa hak menerapkan demokrasi di masyarakat muslim tergantung pada orang muslim yang taat beragama, dan tidak masuk di dalamnya orang yang tidak taat beragama atau yang mempunyai identitas tidak jelas atau pemeluk Nasrani, Yahudi atau Atheis. Maka, artinya anda telah berbicara tentang sistem lain dan manhaj yang lain pula. Jelas, itu bukan lagi demokrasi.”Demikian juga dengan ungkapan Syaikh Dr. Yusuf ai-Qaradhawi “Kemudian, di sana terdapat beberapa masalah yang tidak masuk ke dalam voting dan tidak pula diperlukan pemungutan suara terhadapnya, karena semua itu merupakan bagian dari hal­-hal yang sudah baku dan tidak dapat dilakukan perubahan, kecuali jika masyarakat itu mengalami perubahan sendiri dan tidak menjadi muslim lagi”Perbedaan yang dianggap aneh oleh Syaikh Dr. Yusuf al­Qaradhawi di sini adalah bahwa suatu masyarakat, jika mengalami perubahan dan tidak menjadi muslim lagi, maka dimungkinkan menjadi masyarakat yang demokratis. Tetapi, jika masih tetap menjadi masyarakat muslim, maka dapat dipastikan ia tidak akan demokratis, karena mempunyai sistem lain berupa hal-hal yang sudah baku, `aqidah dan nilai-nilai yang tidak mungkin untuk di­tundukkan pada pendapat sini, kita kembali lagi kepada pokok kesalahan pada konsepsi Syaikh Dr. Yusuf al-Qaradhawi terhadap wujud dan substansi demokrasi. Di dalam demokrasi, rakyat merupakan tempat kembali sekaligus penguasa, pembuat ketetapan, dan penentu satu-satunya. Jika anda mengatakan, bahwa di sana terdapat beberapa hal yang tidak akan dapat ditundukkan pada voting atau tidak masuk pada ruang voting, maka dengan demikian anda tidak demokratis. Jika anda mengatakan, bahwa di sana terdapat beberapa hal pasti dan permanen, baik yang menyangkut masalah pemikiran, agama, moral, ekonomi atau politik yang tidak akan dapat diubah, maka pada saat itu anda juga tidak juga ungkapan Dr. Yusuf al-Qaradhawi “Jadi , tidak ada ruang voting dalam berbagai ketetapan syari’at yang sudah pasti,” maka ungkapan itu pun sama sekali tidak demokratis. Sebab, pengakuan anda bahwa di sana terdapat syari’at yang memerintah di atas kehendak dan kemauan manusia, maka yang demikian itu sebagai pukulan telak terhadap isi dan substansi sekarang gambarannya sudah menjadi jelas dalam pandangan Dr. Yusuf al-Qaradhawi, Fahmi Huwaidi dan alirannya? Saya sependapat dengan mereka dalam setiap ketentuan, batasan dan bingkai yang diberikan oleh Syaikh Dr. Yusuf al-Qaradhawi bagi politik masyarakat muslim, tetapi kesalahan mendasar adalah mereka menolak -dan saya tidak tahu mengapa- kecuali dengan meletakkan simbol demokrasi pada manhaj Allah dan sistem politik Islam. Apakah mereka menyangka, bahwa mereka telah memperindah Islam dan manhajnya dengan tindakannya meletakkan slogan hasil impor dari Barat ini?Sesungguhnya Islam, wahai para sahabatku, lebih baik, lebih tinggi, suci dan lebih lurus dari demokrasi dan dari segala konsep buatan manusia untuk mengatur politik masyarakat. Demi Allah, saya katakan itu tidak hanya sekedar untuk membela agama, atau sekedar militansi iman, tetapi yang demikian itu merupakan keyakinan yang teguh dari perjalanan panjang selama melakukan kajian, pertimbangan dan perenungan perhatian terhadap ber­bagai perubahan sejarah kemanusiaan terdahulu maupun modern sekarang sekalian, sesungguhnya dengan demikian itu kalian telah menimbulkan kegoncangan, keraguan dan kerancuan berpikir dalam otak dan hati nurani generasi muda pemegang panji kebang­kitan Islam yang diharapkan kalian tidak mencari suatu pemikiran orisinil konstruktif yang berasal dari Islam, yang dengannya kalian membina proyek Islam yang fundamental untuk kebangkitan dan untuk mengatur aktivitas sosial Islami yang baru? Apakah tugas seorang ahli fiqih atau pemikir muslim sekarang ini harus menunggu produk dari Barat, baik pemikiran maupun materi, untuk ditempelinya dengan label tradisional “Disembelih dengan cara Islami?”Wahai saudaraku, apakah Islam tidak mengenal sistem, masyarakat, peradaban, teori-teori politik dan pola-pola manajemen sebelum munculnya demokrasi? Dan apakah Islam serta masyarakat­nya tidak mengetahui keadilan, kasih sayang, kebebasan, pencerahan, peradaban, permusyawaratan, pluralitas pemikiran dan paham, dan lain-lainnya, sebelum menculnya demokrasi?Jika Islam mengetahui semuanya itu, maka beritahukan hal itu kepada kami, lalu kembalikan bentuk dan formatnya, lalu kembangkanlah sistem dan kelembagaan, telitilah aturan-aturan dan sarana untuk merealisasikannya, serta lahirkanlah apa yang kalian butuhkan darinya berupa istilah-istilah orisinil dan simbol-simbol Islami, yang mengekspresikan keistimewaan manhaj Islam dalam pemerintahan, daripada melakukan penjiplakan pemikiran, paham, dan istilah yang hina dan memalukan di hadapan kancah pemikiran Eropa Syaikh Dr. Yusuf al-Qaradhawi, demokrasi dan sekularisme merupakan dua sisi mata uang Eropa. Orang yang mengatakan selain itu kepada Anda, berarti dia telah membohongi Anda. Dalam pandangan Islam, kedua hal tersebut demokrasi dan sekularisme ditolak. Tetapi penolakan terhadap keduanya tidak berarti kita menolak sebagian dari produknya yang hampir menyerupai nilai-nilai Islam. Merupakan hak rakyat untuk memilih pemimpin atau penguasa dan hak mereka pula untuk melengserkannya jika menyimpang, atau mempertanyakan kepadanya jika melakukan kesalahan, juga mempunyai kebebasan berpendapat, hak berbeda pendapat, menjaga kehormatan manusia, hak perputaran kekuasaan, dan lain-lainnya. Semuanya itu merupakan pilar pilar pokok manhaj Islam dalam pemerintahan yang ditetapkan melalui nash Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, akan tetapi semuanya itu merupakan pilar-pilar yang berdiri di atas dasar-dasar idealis dan aqidah, yang diatur oleh ketentuan-ketentuan dan bingkai-­bingkai sistematis, yang berbeda total dari dasar-dasar dan ketentuan-­ketentuan yang dimainkan oleh demokrasi sebagai sistem bagi politik masyarakat Syaikh Dr. Yusuf al-Qaradhawi, bukan itu peranan Anda dan bukan itu pula problema Anda, semuanya itu merupakan tindakan ninabobo yang dimunculkan oleh para propagandis pencerahan yang mempunyai pemikiran berlebihan, yang mereka tidak mengemban tanggung jawab dan kebangkitan umat, mereka tidak mengetahui nilai agama mereka, juga tidak memahami bahwa mereka mengemban risalah Islam bagi seluruh alam Syaikh Dr. Yusuf al-Qaradhawi, fatwa Anda telah menyebar ke seluruh belahan bumi, yang telah dibaca dan diketahui oleh sebagian besar kaum terpelajar. Saya meminta kepada Anda dengan penuh kesungguhan, “agar Anda menjelaskannya bagi umat manusia dan tidak menyembunyikannya,” supaya mencermati kembali apa yang telah Anda tetapkan dalam masalah ini. Jika Anda mendapatkan kesalahan pada fatwa Anda, maka jelaskan kesalahan itu kepada umat manusia. Anda mestinya lebih adil daripada sekedar menolak kebenaran jika Anda mengetahuinya. Jika apa yang saya katakan itu salah atau menyimpang, Jelaskanlah kepada saya dan kepada umat manusia, mudah-mudahan Allah memberikan kita petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Segala puji bagi Allah pada permulaan dan akhirnya, dan tidak ada daya dan upaya melainkan dari Allah semata”[13]Perlu penulis katakan “Oleh karena Dr. Yusuf al-Qaradhawi percaya kepada demokrasi, maka sesungguhnya tidak diragukan lagi bahwa dia akan percaya terhadap segala resikonya, yaitu mun­culnya berbagai partai yang bersaing untuk kekuasaan”DR YUSUF AL-QARADHAWI MEMBOLEHKAN BERDIRINYA LEBIH DARI SATU PARTAI DI NEGARA ISLAM Dalam hal ini, Dr Yusuf al-Qaradhawi mengatakan “Pendapat saya yang telah saya suarakan dari sejak beberapa tahun yang lalu dalam berbagai ceramah umum dan pertemuan khusus adalah, bahwasanya tidak ada larangan syari’at tentang adanya lebih dari satu partai politik di negara Islam, karena larangan syari’at itu pasti membutuhkan adanya nash, dan ternyata tidak ada multi partai ini bisa jadi merupakan suatu hal yang penting pada zaman sekarang ini, sebab ia berperan sebagai katup pengaman dari kediktatoran seseorang atau kelompok tertentu yang berkuasa dan penindasannya terhadap manusia, atau hilangnya kekuatan yang mampu mengatakan “Tidak” kepada manusia atau mengatakan “tidak” atau “Mengapa?” kepada penguasa. Sebagaimana hal itu telah ditunjukkan oleh catatan sejarah dan dibuktikan oleh persyaratan yang ditetapkan agar partai-partai mendapat legitimasi eksistensinya adalah dua hal penting, yaituHarus mengakui Islam, baik sebagai aqidah maupun syari’at serta tidak memusuhi atau menolaknya, meskipun partai-partai itu mempunyai ijtihad khusus dalam pemahamannya di bawah pancaran dasar-dasar pokok ilmiah yang telah berbuat untuk kepentingan kelompok-kelompok yang memusuhi Islam dan umatnya,. apapun nama dan dimanapun demikian, tidak ada satu partai pun boleh didirikan untuk menyeru kepada atheisme, leiberalisme atau anti agama, atau menyerang semua agama samawi secara keseluruhan, atau agama Islam pada khusunya, atau meremehkan kesucian Islam, baik itu aqidah, syari’at, Al-Qur’an maupun Nasbi Shallallahu alaihi wa sallam” [14]Perlu penulis katakan “Jika anda mensyaratkan bagi paartai-partai tersebut untuk mengakui Islam sebagai aqidah dan juga syari’at, tidak memusuhinya atau menolaknya, lalu apa alasan pendiriannya di bawah pemerintahan Islami yang menerapkan syari’at Allah? Karena tujuannya adalah satu, yaitu penerapan syari’at Allah, dan alhamdulillah, hak itu telah berhasil. Lalu, utuk apa lagi keberadaan partai-partai tersebut?Jika Dr Yusuf al-Qaradhawi mengatakan Paratai-partai ini mempunyai perbedaan cara dalam menangani dan mencari solusi bagi berbagai permasalahan beraneka ragam yang menghadang perjalanan negara Islam, baik itu yang bersifat sosial, ekonomi maupun politik”Menanggapi hal tersebut, dapat penulis katakan “Bahwa hal tersebut tidak mengharuskan pendirian partai-partai yang saling bertentangan yang masing-masing berusaha dengan segala macam cara untuk sampai pada kekuasaan. Cukup didirikan suatu majelis permusyawaratan yang bisa mencarikan jalan keluar yang sesuai bagi berbagai permasalahan negara”.Allah Ta’ala تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ“Dan janganlah kalian berbantah-bantahan, yang menyebabkan kalian menjadi gentar dan hilang kekuatan” [Al-Anfaal/8 46]Dia juga الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ“Sesungguhnya orang-orang yang memecah-belah agamanya dan mereka terpecah menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu terhadap mereka” [Al-An’aam/6 159]Partai-partai yang pendiriannya diinginkan oleh Dr Yusuf al-Qaradhawi merupakan faktor penting bagi timbulnya perpecahan umat, yang membawa dan menyebarkan beragam pertikaian dan permusuhan serta persaingan duniawi, jika tidak sampai kepada saling ungkapan Dr Yusuf al-Qaradhawi mengenai beberapa persyaratan atas berdirinya partai ”Yaitu, harus mengakui Islam sebagai aqidah maupun syari’at serta tidak memusuhi atau menolaknya, meskipun partai-partai itu mempunyai ijitihad khusus dalam pemahamannya,” maka berarti dia mengisyaratkan kepada para pelaku bid’ah dari kalangan Syi’ah Rafidhah, ibadhiyah, dan semisalnya yang akan diperkenankan mendirikan partai-partai di bawah naungan negara. Dr Yusuf al-Qaradhawi akan menutup mata dari bid’ah yang mereka buat dan perbedaan mereka terhadap yang anda kira, wagau saudaraku, ketika pemerintahan negara Islam dipegang oleh partai penganut Syi’ah Rafidhah, dan apa akibatnya yang akan timbul karenanya?Sudah pasti akan terjadi seperti apa yang dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah “Syi’ah Rafidhah, jika mereka sudah menduduki jabatan, maka mereka akan mengangkat kaum kafir sebagai pemimpin dan memusuhi setiap orang muslim yang tidak sejalan dengan pendapat mereka” [15]Perlu penulis katakan “Bagi yang ingin mendapatkan tambahan informasi tentang berbagai dampak buruk dari pendirian partai-partai di negeri Islam, maka hendaklah dia membaca risalah Hukmul Intimaa, karya Syaikh Bakr Abu Zaid dan risalah Al-Hizbiyyah Maa Lahaa wa Maa Alaiha, karya Syaikh Abdul Majd Ar-Riimi.[Disalin dari kitab Al-Qaradhaawiy Fiil-Miizaan, Penulis Sulaiman bin Shalih Al-Khurasyi, Edisi Indonesia Pemikiran Dr. Yusuf al-Qaradhawi Dalam Timbangan, Penerjemah M. Abdul Ghoffar, Penerbit Pustaka Imam Asy-syafi’i, Po Box 147 Bogor 16001, Cetakan Pertama Dzulqa’dah 1423 H/Januari 2003] _______ Footnote [1]. Al-Huluul al Mustaurida hal. 77, 78. [2]. Fataazva’Mu’aashirah II/637. [3]. Ibid II/643. [4]. Ibid II/644-645 [5]. Ibid II/646. [6]. HR. At-Tirmidzi, dalam al-Fitan dari `Umar 2166. [7]. Fataawa’ Mu’aashirah II/647-648. [8]. Ibid II/649. [9]. Ibid II/649. [10]. Ibid II/650. [11]. Ibid II/650. [12]. Bagi yang berminat menambah pengetahuan tentang masalah demokrasi ini sekallgus mengetahui sisi-sisi negatif dan keburukannya, hendaklah ia mem­baca risalah al-Islamiyyuun wa Saraabud Demoqrathiyyah karya `Abdul Ghani telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia Fenomena Demokrasi, Studi Analisis Perpolitikan Dunia Islam oleh Abdul Ghany bin Muhammad Ar-rahhal -ed, Haqiiqatud Demoqrathiyyah karya Muhammad Syakir asy-Syarif, ad-Demoqra­thryyah fil Miizaan karya Sa’id Abdul Azhim dan Khamsuuna Mafsadah jaliyyah min Mafasidid Demoqrathiyyah karya `Abdul Majid ar-Riimi. [13]. Jihaaduna ats-Tsaqafi 54-65. [14]. Fatawa Mu’aashirah II/652-653 [15]. Minhajus Sunnah IV/537

p>Dalam praktek kehidupan bernegara sejak masa awal kemerdekaan hingga hari ini, ternyata pemahaman demokrasi saat ini di Indonesia terdiri dari beberapa model demokrasi perwakilan yang berbeda satu dengan lainnya. Sejak era reformasi, ada perubahan politik yang signifikan di Indonesia. Melihat implementasi demokrasi di era reformasi ini sering disebut sebagai masa-masa euforia kebebasan, kita harus jujur dan rela merupakan cara untuk mengembangkan demokrasi kita yang tidak sehat, sehingga konsep demokrasi yang berulang kali kita kembangkan itu dapat meningkatkan situasi dan segera membawa bangsa ini keluar Dari krisis multidimensi yang terjadi, bahkan ada tanda-tanda semakin memperburuk situasi. Ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan demokrasi adalah Imran 159. Sementara di dalam Al Qur'an membahas musyawarah di 38. Diskusi tentang konsep demokrasi pada akhirnya menuntun umat Islam untuk bergerak maju dan mengimplementasikan garis besar Qur'an dan Sunnah Nabi dan praktek masyarakat yang ada di zaman Nabi dan Sahabat-Sahabatnya. Penggalian demokrasi itu penting dan relevan karena dalam Al Qur'an dan kehidupan Nabi dan Muslim sebelum kita ada dalam kehidupan masyarakat yang adil, beradab dan menjunjung tinggi nilai persaudaraan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam kehidupan sosial di Indonesia.

Berikutini ringkasan pendapat Dr. Yusuf al-Qaradhawi mengenai demokrasi disertai dengan komentar terhadapnya. Dr. Yusuf al-Qaradhawi mengatakan: "Sesungguhnya sisi liberalisme demokrasi yang paling baik menurut saya adalah Di antara kaidah yang ditetapkan oleh para ulama terdahulu adalah, bahwa keputusan (hukum) terhadap sesuatu merupakan

Wafatnya Rasulullah sontak membuat para sahabat bertanya-tanya tentang siapa pemimpin umat Islam ke depan. Langkah sigap diambil oleh Umar bin Khattab merespons pertemuan tertutup petinggi Anshar di pekarangan Tsaqifah bani Sa’idah. Mereka menunjuk Sa’d bin Ubadah w. 636M yang dahulu adalah pemimpin suku Khazraj di Madinah untuk menjadi pemimpin pasca wafatnya Rasulullah. Mendengar hal itu, Umar gusar dan serta merta menarik Abu Bakar dari kerumunan ta’ziyah Rasulullah untuk menghentikan pertemuan Tsaqifah. Umar dan Abu Bakar mendatangi mereka dan meminta agar tidak meneruskan pembahasan itu kecuali di majelis yang tepat dan bukan di pekarangan seperti ini. Mereka menolak permintaan Umar dan meminta agar kalau tidak setuju dengan pengangkatan Sa’d bin Ubadah, maka biarkan Anshar punya pemimpin sendiri dan Muhajirin punya pemimpin sendiri. Umar pun marah, “Tidak mungkin satu pedang dimasukkan ke dalam dua selongsong!” Umat Islam satu dan pemimpinnya juga satu. Umar lantas mengajak berbaiat kepada Abu Bakar yang kemudian diikuti oleh yang lain hingga akhirnya pengangkatan Abu Bakar tidak terbendung. Pengangkatan Abu Bakar yang mendadak mengundang reaksi dan friksi di kalangan sahabat. Atau setidaknya di kemudian hari ada yang mempermasalahkan karena ada banyak sahabat yang pernah menyaksikan Rasulullah di lembah Ghadir Khum berkata, “Barang siapa yang aku adalah junjungannya mawla, maka Ali adalah junjungannya”. Hadits sahih ini menjadi dasar pandangan kepemimpinan jatuh ke Ali bin Abi Talib bukan ke Abu Bakar. Mereka juga berpandangan bahwa kepemimpinan Islam untuk selanjutnya ada di tangan Ahlul Bait sebagai pewaris ismah rasulillah. Pandangan ini dianut oleh kelompok Syiah sedangkan yang menerima kepemimpinan Abu Bakar disebut dengan Sunni atau Ahlussunnah wal Jama’ah. Kelompok Syiah yang menetapkan kepemimpinan secara genetik di kemudian hari, di masa kini, membentuk negara Iran dengan sistem republik yang menunjuk pemimpin lewat pemilu, artinya demokratis. Sementara di kalangan Sunni berlaku sistem monarki yang mewariskan kepemimpinan kepada anak raja tanpa melalui prosedur pemilu. Sebuah anomali yang menarik. Meski banyak berlaku sistem republik di negara-negara mayoritas Sunni kini, setidaknya dahulu mereka semua mengikuti sistem kerajaan dan masih tersisa beberapa hingga kini seperti Arab Saudi, beberapa negara teluk dan di Asia Tenggara. Kelompok Sunni yang mendukung legalitas kepemimpinan Abu Bakar dan Khulafaurrasyidin berdasarkan baiat oleh rakyat atau penetapan oleh dewan terpercaya Ahlul hill wal aqd yang “republik demokratis”, semenjak kekuasaan Mu’awiyah bin Abi Sufyan w. 680M kepemimpinan tidak lagi melalui pemilihan tetapi pewarisan raja kepada anak. Sementara Syiah yang semula melalui pewarisan Ahlul Bait hingga imam ke-11, kini di era modern melalui pemilihan umum untuk kepala pemerintahan presiden sedangkan kepala negara dan pemimpin agama tertinggi dipilih oleh dewan ulama. Kepemimpinan apakah ditentukan secara genetik ahlul bait seperti konsep Syiah, atau pilihan rakyat menjadi bahan perdebatan. Ibnu Taymiyah mengatakan bahwa kepemimpinan ditentukan oleh lembaga berwenang ahlus syaukah yang dengan mandatnya sang terpilih memiliki kapasitas qudrah dan kekuasaan sultan yang wajib ditaati oleh rakyat. Pandangan ini sejalan dengan demokrasi yang mengharuskan keberadaan lembaga berwenang untuk mengangkat pemimpin. Dukungan harus dari mayoritas tokoh bukan dari kelompok pendukungnya semata, kata Anwar Qasim al-Khudari dalam Contoh dukungan mayoritas adalah pengangkatan Umar bin Khattab. Abstainnya Sa’d bin Ubadah tidak menggugurkan legalitas Umar karena sudah terpenuhi dukungan mayoritas. Ibnu Taimiyah tidak mempermasalahkan sistem kerajaan karena hal itu pewarisan didukung oleh mayoritas tokoh masyarakat atau ulama dan bukan sekadar kelompok loyalis semata al-muwalun. Sebab jika demikian dia kehilangan kapasitas memimpin. Bagi orang Syiah, pewarisan tahta hanya untuk Ahlul Bait bukan untuk penguasa yang mampu menaklukkan lawan politik dan menundukkan rakyat di bawah kekuasaannya. Apa yang dilakukan oleh Mu’awiyah dengan mengawali pewarisan tahta kepada Yazid anaknya dan memulai monarkisme dalam Islam, tertolak dengan sendirinya. Selain bukan dari Ahlul Bait yang berhak atas kepemimpinan umat Islam, dia juga mengabaikan aspek prosedur musyawarah dalam pengangkatan pemimpin. Masalah kepemimpinan adalah masalah klasik umat Islam. Di era modern ia diatasi dengan demokrasi yang intinya adalah mengatur perkara kepemimpinan. Bagi Fahmi Huwaidi, penulis buku al-Islam wad Dimokatiyyah asal Mesir, demokrasi adalah keharusan dalam menata kehidupan kini. Inti atau padanan dari demokrasi adalah musyawarah yang diperintahkan oleh Islam. Sebagaimana kita tidak bisa hidup tegak tanpa Islam, pengelolaan kehidupan gagal tanpa demokrasi bighayr Islam tuzhaq ruh ummah, bighayr dimuqratiyyah tuhbatu amaluha. Demokrasi adalah keharusan ma’lumun bid darurat, kata Huwaydi dalam pengantar bukunya. Penolakan terhadap demokrasi lantaran menganggapnya ideologi yang menjadikan manusia tunduk pada keputusan manusia dan bukan pada keputusan Tuhan. Oleh Yusuf al-Qardawi, pemimpin ulama dunia dan pemuka Ikhwanul Muslimun, anggapan itu diluruskan tidak tepat membandingkan keputusan manusia dengan Tuhan. Yang tepat adalah membandingkan keputusan pemimpin demokratis dengan pemimpin otoriter. Siapa pun Muslim tidak boleh melanggar perintah agama. Demokrasi Islam tidak untuk menghalalkan yang jelas-jelas dilarang agama tetapi untuk mengatasi masalah dan mengelola kehidupan melalui musyawarah bersama. Masalah kehidupan 90 persen lebih adalah perkara ijtihadiyah yang melibatkan banyak pihak. Untuk itu demokrasi menjadi niscaya karena ia memberi ruang bagi semua untuk terlibat. Demokrasi mengatur proses pergantian kepemimpinan secara damai dan menjadikan yang terpilih tunduk pada pengawasan. Keduanya tidak hanya maslahat tetapi juga sesuai perintah agama. Keberadaan parlemen yang merepresentasikan rakyat yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu tidaklah berbeda dengan Ahlul Hill wal Aqd di zaman sahabat. Saat khalifah Umar sakit, dia menunjuk 6 orang untuk bermusyawarah dalam penentuan penggantinya kelak. Penunjukan saat itu mungkin dan pada zaman dahulu mungkin karena jumlah manusia sedikit dan mereka saling kenal dan hafal kualitas satu sama lain. Sedangkan sekarang, penunjukan tidak mungkin karena tidak tampak siapa yang paling unggul secara ilmu dan moralitas. Untuk itu pemasrahan lewat pemilu adalah prosedur yang bisa diterima. Demikian juga dengan pembatasan kepemimpinan dalam 2 periode juga sesuai dengan asas maslahah. Tidak ada dalam Al-Qur’an dan hadits yang menetapkan lama masa kepemimpinan. Dengan demikian ia perkara yang dasarnya adalah boleh al-asl fi al-ashya al-ibahah. Ia bukan perkara tawqifi meski baik Nabi maupun Khulafaurrasyidin memimpin seumur hidup. Apa yang berlaku saat itu sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Secara khusus, kepemimpinan Rasulullah tidak bisa disamakan dengan yang lain. Beliau adalah nabi utusan Allah yang tidak mungkin diganti oleh yang lain dalam memimpin umat Islam. Sepanjang hidupnya selalu menjadi imam shalat kecuali saat sakit di akhir hayatnya diganti oleh Abu Bakar atas permintaan beliau. Maka kepemimpinan beliau hingga akhir hayat ada kaitannya dengan posisi beliau sebagai utusan Allah dan penerima wahyu sepanjang hidup. Berbeda dari kepemimpinan urusan duniawi yang bisa dibatasi, diubah, diperpanjang, dan dipersingkat sesuai kebutuhan dan kesepakatan. Pembatasan masa berkuasa adalah tepat sesuai kaidah masalih mursalah dan kebanyakan perkara politik ada di bawah kaidah itu. Achmad Murtafi Haris, dosen UIN Sunan Ampel Surabaya

UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta A. Pandangan Ulama Kalimantan Tengah terhadap Politik Identitas pada kontestasi Pemilihan Presiden Politik identitas dan demokrasi kebangsaan adalah tema yang menarik untuk diangkat dalam realitas kekinian bangsa

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Demokrasi Berbicara tentang paham demokrasi itu menarik, banyak negara yang saat ini menganut paham ini. Salah satunya ialah negara kita sendiri yaitu negara Indonesia. Demokratis seringkali disebut-sebut dan dipandang sebagai sistem yang paling adil untuk penyusunan dan penegakan hukum. Namun pada kenyataannya tidak selalu demikian. Dari zaman yunani kuno hingga sekarang, mayoritas teoritikus di bidang politik banyak melontarkan kritik terhadap teori dan praktik demokrasi. Komitmen umum terhadap demokrasi merupakan fenomena yang terjadi baru-baru ini saja. Pada kesempatan kali ini penulis akan sedikit memaparkan tentang demokrasi dan dan bagaimana pandangan Islam terhadap paham asal katanya demokrasi berarti “rakyat berkuasa” atau goverment rule the people kata Yunani demos berarti rakyat, kratos atau kratein berarti kekuasaan atau berkuasa. Demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik didalam sistem politik dan ketatanegaraan kiranya tidak dapat dibantah. Khasanah pemikiran dan preformansi politik diberbagai negara sampai pada satu titik temu tentang ini. Demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya. Sebuah laporan studi yang disponsori oleh salah satu organ PBB, yakni UNESCO pada awal 1950-an menyebutkan bahwa tidak ada satupun tanggapan yang menolak “Demokrasi” sebagai landasan dan sistem yang paling tepat dan ideal bagi semua organisasi politik dan organisasi modern. Studi yang melibatkan lebih dari 100 orang sarjana barat dan timur itu dapat dipandang sebagai jawaban yang sangat penting bagi studi-studi tentang demokrasi.[1] Pandangan Islam tentang Demokrasi Di dalam sistem demokrasi, rakyat merupakan pemegang kendali penuh. Suatu undang-undang disusun dan diubah berdasarkan opini atau pandangan masyarakat. Setiap peraturan yang ditolak oleh masyarakat, maka dapat dibuang, demikian pula dengan peraturan baru yang sesuai keinginan dan tujuan masyarakat itu sendiri dapat disusun dan diterapkan. Berbeda halnya dengan sistem Islam, seluruh kendali maupun hasil keputusan berpatokan pada hukum Allah SWT. Masyarakat tidaklah diberi kebebasan menetapkan suatu peraturan apapun kecuali peraturan tersebut sesuai dengan hukum Islam. Demikian juga dalam permasalahan ijtihadiyah, suatu peraturan dibentuk sesuai dengan hukum-hukum politik yang sesuai dengan syari’at Islam. Kewenangan majelis syura dalam Islam terikat dengan nash-nash syari’at dan ketaatan kepada ulil amr pemerintah. Syura Musyawarah terbatas pada permasalahan yang tidak memiliki nash dalil tegas atau permasalahan yang memiliki nash namun memiliki indikasi beberapa pemahaman. Adapun permasalahan yang memiliki nash yang jelas dan dengan indikasi hukum yang jelas, maka syura tidak lagi diperlukan. Syura hanya dibutuhkan dalam menentukan mekanisme pelaksanaan nash-nash syari’ Syafii Maarif, pada dasarnya syura merupakan gagasan politik utama dalam Al-Qur’an. Jika konsep syura itu ditransformasikan dalam kehidupan modern sekarang, maka sistem politik demokrasi adalah lebih dekat dengan cita-cita politik Qur’ani, sekalipun ia tidak selalu identik dengan praktik demokrasi barat.[2]Adapun dasar-dasar musyawarah sebagaimana yang sudah digariskan oleh Al-qur’an dapat dijumpai dalam surah Ali-Imran ayat 159, yang berbunyi sebagai berikut.“maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjatuhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membetulkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang orang yang bertawakal kepada-Nya. Qs. Ali Imran [3] 159. Kemudian di dalam surah Asy-Syuura ayat 38 Allah berfirman“Dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” Tentang siapa yang berhak untuk diajak musyawarah anggota musyawarah Islam tidak ada aturan pasti, oleh karenanya menjadi wewenang manusia untuk menetukannya. 1 2 Lihat Politik Selengkapnya

Alkoholbanyak digunakan dalam pembuatan minyak wangi dan sabun wangi agar bau wanginya awet. Dikutip dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Erwandi Tarmizi, pada sebagian minyak wangi kadar alkoholnya terkadang mencapai 80 persen, seperti pada minyak wangi kolonye.

Abstrak Akhlak mulia Rasulullah terlahir diturunkan kepada para sahabat kemudian di lanjutkan oleh para tabi’in dan hingga saat ini ulama-ulama yang berkompeten terhadap ajarannya sehingga memunculkan contoh dan akhlak yang baik, bahkan mendapatkan kepercayaan terhadap masyarakat tentang keilmuannya untuk menyampaikan dakwah yang terdapat dalam kisah-kisah yang telah dituliskan dalam kitab-kitab terdahulu. Penelitian ini Akan melihat bagaimana pandangan Politik dalam Islam menurut Syekh Al utsaimin, diantaranya bagaimana beliau memberikan penjelasan yang kaitannya dengan tahapan dalam menentukan pemimpin yang baik. Tujuan penelitian Mengetahui pandangan demokrasi politik syekh al-Utsaimin. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan library research.penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentar. Syaikh Al-Utsaimin fatwanya tersebut mengenai pembolehan ikut serta dalam pemilu dalam as’ilah Al-Qathriyah 34. Beliau menyatakan dan memfatwakan bahwa memang benar, juga memang semestinya demikian, karna bila suara kaum muslimin hilang artinya majlis parlemen akan murni menjadi milik pelaku keburukan. Dan bila kaum muslimin ikut serta dalam pemilu, mereka hendaknya memilih orang yang mereka pandang layak. Sehingga akan timbul kebaikan dan keberkahan. Syekh utsaimin tidak menjadikan demokrasi sebagai media dakwahnya, karna di Negara nya sendiri tidak menerapkan demokrasi sebagai sistem pemerintahan akan tetapi menganut sistem pemerintahan monarki atau kerajaan. Abstract the tabi'in and until now scholars who are competent in their teachings so that they raise good examples and morals, even gain the trust of the public about their knowledge to convey the da'wah contained in the stories that have been written in previous books. This study will see how the views of politics in Islam according to Sheikh Al Utsaimin, including how he provides an explanation related to the stages in determining a good leader. The purpose of this research is to know the views of Sheikh al-'Utsaimin's political democracy. In writing this thesis, the author uses the type of library research library research. The research used is a qualitative approach, the data collection technique used is a documentary technique. Shaykh Al-Utsaimin said his fatwa was regarding the possibility of participating in elections in as'ilah Al-Qathriyah 34. He stated and made a fatwa that it was true, and it should be, because if the voices of the Muslims were lost, it would mean that the parliamentary assembly would be purely the property of the perpetrators of evil. And when Muslims take part in elections, they should vote for people they deem worthy. So there will be goodness and blessings. Sheikh Utsaimin did not use democracy as his propaganda medium, because in his own country he did not implement democracy as a government system but adhered to a monarchical or royal government system. To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.... In this case, democracy in the view of Islam is seen as essential to maintain the maqosid of sharia, such as hifdzuddin religion, hifzulmaal wealth, hifzunnafs soul, hifzunnasl gene ration of descendants, and hifzil 'irdh maintaining honor, as well as its relation to voting. leaders Subakti, Kamalludin, & Anggrayni, 2021. ...Ahmad ZuhdiThis study aims to analyze the role of da'wah as the actualization of the role of religion in democratic behavior. Specifically, the research is focused on exploring the actualization of Islamic values in democratic behavior in Indonesia. The researcher tries to describe the dimensions of state da'wah, especially its relation to democracy. This research was conducted with a qualitative approach through a literature study. The results show that the existence of a state daula in people's lives is an essential entity to build a collective moral order. The role of religion supports Islamic da'wah activism, which is carried out both with a cultural and structural approach. Islamic da'wah activities are carried out to control democratic behavior in the administration of a country's government. State da'wah activities are carried out to embody Amar maruf nahi munkar. Efforts to implement Islamic da'wah in applying the principles of state democracy must function as a social control over state administrators to always pay attention to the mandate of their HusnaPengembangan mutu lembaga Pendidikan Islam salah satunya akan sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan yang dikembangkan oleh individu dalam memimpin lembaga pendidikan Islam. Kepemimpinan islami memiliki beberapa ciri khas yang dapat digunakan pemimpin lembaga pendidikan Islam dalam melakukan tugas Islami merupakan keseimbangan antara kepemimpinan dengan konsep duniawi maupun konsep ukhrawi, menggapai tujuan hakiki lebih dari sekedar tujuan organisasi yang bersifat sementara, menuntut komitmen tinggi kepada prinsip-prinsip Islam dan menempatkan tugas kepemimpinan tidak sekedar tugas kemanusiaan yang dipertanggungjawabkan hanya kepada anggota, tetapi juga di hadapan Allah mutu lembaga pendidikan Islam salah satunya akan sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan yang dikembangkan oleh individu dalam memimpin lembaga pendidikan Kunci Kepemimpinan, mutu dan Pendidikan IslamLukas Sugeng MusiantoQuantitative and qualitative methods are most different, especially in their axioms and their characteristics. In the past, they were separate from each other. This paper analyzes those differences so that in the future, comprehensive methods such as envisioned by Brennan allow the two types of methodologies to be used together in research. In the past, because of the differences in the two methods, especially in basic concepts and aspects, usually only the quantitative or qualitative method was used. The situation in universities in Indonesia shows that the qualitative method is a relatively new approach and that until now, most research has been applied quantitative research, since there are few experts in the qualitative method. Abstract in Bahasa Indonesia Metode kuantitatif dan kualitatif memang berbeda, terutama dalam axioma dan cirri-cirinya. Pada masa lalu, kedua metode tersebut dipisahkan. Artikel ini menganlisa tentang perbedaan-perbedaan tersebut, agar pada masa depan, metode yang menyeluruh seperti yang diusulkan oleh Brennan dapat dikembangkan bersama dalam penelitian. Pada masa lalu juga, oleh karena berbagai perbedaan yang ada antara dua metode, terutama dari segi konsep-konsep dasar serta berbagai aspek dari masing-masing metode, maka biasanya hanya salah satu pendekatan digunakan dalam penelitian. Keadaan dalam universitas-universitas di Indonesia menunjukkan bahwa metode kualitatif menjadi pendekatan yang relative lebih baru dan sampai sekarang, sebagian besar penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif karena jumlah orang yang sungguh memahami metode kualtitatif masih sedikit. Kata kunci metode kualitatif, metode Nur 'AfifahKedudukan demokrasi di Indonesia sangatlah penting, terlebih demokrasi dijadikan sebagai cara bukan sebuah tujuan. Tujuan bangsa Indonesia adalah untuk merdeka, dengan cara demokratisasi diharapkan dapat menyamakan derajat dan kedudukan warga negara di muka undang-undang, dengan tidak memandang asal-usul etnis, agama, jenis kelamin dan lain-lain. Demokrasi merupakan salah satu ajaran dalam al-Qur’an, terutama pada masalah pemerintahan. All-Qur’an memberikan berbagai macam aturan dan prinsip sebagai landasan demokrasi yang kemudian diimplementasikan di Indonesia. Dalam artikel ini akan dibahas mengenai pengertian demokrasi, demokrasi di Indonesia, pandangan ulama tentang demokrasi, demokrasi menurut al-Qur’an dan kemudian implementasinya di negara Indonesia. Adapun kesimpulan dari penulisan ini, demokrasi merupakan satu-satunya cara yang paling dekat dengan Islam, tentunya dengan berladasan pada prinsip-prinsip yang ada dalam al-Qur’an. Demokrasi ini dapat mengejawantahkan nilai-nilai Ilahi dalam segala kehidupan, seperti halnya yang telah diterapkan Rasulullah pada masyarakat Madinah yang tercantum dalam piagam Madinah. Sebagaimana negara Indonesia sudah melakukan demokratisasi walaupun belum sepenuhnya sampai tahap under capacity solo PT. Era Adicitra Intermedia Latief, mohammadV Daftar Pustaka Al-'utsaiminV. DAFTAR PUSTAKA Al-'utsaimin 2019, Politik Islam. jakarta timurGriya ilmu Ridha, Abu. 2018, Politik Tegak Lurus, soloPT. Era Adicitra Intermedia Ma'arif, A. S. 2018, Islam dan Politik, yogyakarta pustaka dinamika Ridha, Abu. 2018, politik under capacity solo PT. Era Adicitra Intermedia Latief, mohammad. 2017, islam dan sekularisasi politik di indonesia, dalam tsaqafah jurnal peradaban islam, gontorstudy komparasi pemilihan kepala negara menurut fiqih siyasah dan hukum tata negara indonesia" fakultas syariah dan ilmu hukum, institut agama islam negeri padangsidimpuan abdurrazaq, sulais. dan abdurrazaq, hadiriSarianniSarianni, 2018 "study komparasi pemilihan kepala negara menurut fiqih siyasah dan hukum tata negara indonesia" fakultas syariah dan ilmu hukum, institut agama islam negeri padangsidimpuan abdurrazaq, sulais. dan abdurrazaq, hadiri. 2017, "Membaca Ulang DEMOKRASI KITA" PamekasanCV. DUTA MEDIA Sakinah, Dewi "Metode Dakwah Bil lisan Ustadz Khairul Anam Studi Program Mobile Quran Di Program Pembibitan Penghafal Al-Quran PPPA Darul Quran Surabaya", Kearsipan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya, 2018metode dakwah dalam penyampaian pesan islam bagi sisawa penyandang tunarungu disekolah luar biasa SLB wiyata darma metro lampung" fakultas dakwah dan ilmu komunikasi, universitas negri islam uin raden intan lampungL Andrajatiandrajati, "metode dakwah dalam penyampaian pesan islam bagi sisawa penyandang tunarungu disekolah luar biasa SLB wiyata darma metro lampung" fakultas dakwah dan ilmu komunikasi, universitas negri islam uin raden intan lampung, 2018. Skripsi Choiri, Muhammad "Relevansi Pemikiran Konsep Negara Ideal Menurut Abul A'la Al-Maududi" kearsipan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negri Sumatera Utara, 2016. saputra, A2019. Hukum mengucapkan selamat natal kepada non muslim study komparatif pandangan syaikh utsaimin dan syaikh al-qardawi. Skripsi di terbitkan. Jambi universitas islam negeri sulthan thaha saifuddin Agama dan Pengembangan untuk Bangsa, Jakarta PT Raja Grafindo PersadaSholeh Abdul RahmanAbdul Rahman Sholeh, Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, PT Remaja RosdakaryaJ LexyMetodologi MoleongPenelitian KualitatifLexy J, Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung PT Remaja Rosdakarya, 2011. Raco, Metodologi Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya, Jakarta Kompas BunginBurhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Surabaya UNAIR Press, 2001. Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2009.

Agardemokrasi selaras dengan pandangan islam dapat terwujud langkah yang harus dilakukan adalah harus adanya pemahaman yang benar tentang demokrasi dalam pandagan. Pandangan Ulama Intelektual Muslim tentang Demokrasi. Esposito dua pakar yang menjembatani Barat dan Timur tidak sepakat atas pandangan bahwa Islam dan demokrasi

Home Lainnya Buku Siswa Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 67 lain. Sementara demokrasi, menjangkau ruang lingkup yang lebih luas. Demokrasi menyoal nilai-nilai egaliter, penghormatan terhadap potensi individu, penolakan terhadap kekuasaan tiran, dan memberi kesempatan kepada semua pihak untuk berpartisipasi dalam mengurus pemerintahan. Secara tegas demokrasi bermain pada wilayah politik. Jika demikian halnya, maka pada satu sisi, Syµr± merupakan bagian dari proses berdemokrasi. Di dalamnya terkandung nilai-nilai yang diusung demokrasi. Pada sisi lain, nilai-nilai luhur yang diusung oleh konsep demokrasi adalah nilai-nilai yang sejalan dengan visi Islam itu sendiri. Nilai Islami bukanlah sesuatu yang berasal dari kaum muslimin saja dari dalam, tetapi semua nilai yang mengandung kebaikan dan kemaslahatan, baik dari Barat maupun Timur, karena Islam tidak mengenal Barat dan Timur diskriminasi, justru sikap Islam terhadap hal-hal baru yang baik adalah “akomodatif”. Namun demikian, pro dan kontra tentang demokrasi dalam Islam masih terus berlanjut. Oleh karena itu, untuk mempertajam analisis kalian dalam menyikapi konsep demokrasi, ada baiknya kalian mengenali lebih lanjut pandangan-pandangan para ulama tentang hal tersebut. C. Pandangan Ulama Intelektual Muslim tentang Demokrasi Secara garis besar, pandangan para ulamacendekiawan muslim tentang demokrasi terbagi menjadi dua pandangan utama, yaitu; pertama, menolak sepenuhnya, kedua, menerima dengan syarat tertentu. Berikut ditamplkan ulama yang mewakili kedua pendapat tersebut 1. Abul A’la Al-Maududi Al-Maududi secara tegas menolak demokrasi. Menurutnya, Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal. Demokrasi adalah buatan manusia sekaligus produk dari pertentangan Barat terhadap agama sehingga cenderung sekuler. Karenanya, al-Maududi menganggap demokrasi modern Barat merupakan sesuatu yang bersifat syirik. Menurutnya, Islam menganut paham teokrasi berdasarkan hukum Tuhan. 2. Mohammad Iqbal Menurut Iqbal, sejalan dengan kemenangan sekularisme atas agama, demokrasi modern menjadi kehilangan sisi spiritualnya sehingga jauh dari etika. Demokrasi yang merupakan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat telah mengabaikan keberadaan agama. Parlemen sebagai salah satu pilar demokrasi dapat saja menetapkan hukum yang bertentangan dengan nilai agama kalau anggotanya menghendaki. Karenanya, menurut Iqbal Islam tidak dapat menerima model demokrasi Barat yang telah kehilangan basis moral dan spiritual. Atas dasar itu, Iqbal menawarkan sebuah konsep demokrasi spiritual yang dilandasi oleh etik dan moral ketuhanan. Jadi yang ditolak oleh Iqbal bukan demokrasi an sich, seperti yang dipraktekkan di Barat. Kelas XII SMASMKMA 68 Lalu, Iqbal menawarkan sebuah model demokrasi sebagai berikut a Tauhid sebagai landasan asasi. b Kepatuhan pada hukum. c Toleransi sesama warga. d Tidak dibatasi wilayah, ras, dan warna kulit. e Penafsiran hukum Tuhan melalui ijtihad. 3. Muhammad Imarah Menurut Imarah, Islam tidak menerima demokrasi secara mutlak dan juga tidak menolaknya secara mutlak. Dalam demokrasi, kekuasaan legislatif membuat dan menetapkan hukum secara mutlak berada di tangan rakyat. Sementara, dalam sistem syura Islam kekuasaan tersebut merupakan wewenang Allah Swt.. Dialah pemegang kekuasaan hukum tertinggi. Wewenang manusia hanyalah menjabarkan dan merumuskan hukum sesuai dengan prinsip yang digariskan Tuhan serta berijtihad untuk sesuatu yang tidak diatur oleh ketentuan Allah Swt.. Jadi, Allah Swt. berposisi sebagai al-Syâri’ legislator sementara manusia berposisi sebagai faqîh yang memahami dan menjabarkan hukum-Nya. Demokrasi Barat berpulang pada pandangan mereka tentang batas kewenangan Tuhan. Menurut Aristoteles, setelah Tuhan menciptakan alam, Dia membiarkannya. Dalam ilsafat Barat, manusia memiliki kewenangan legislatif dan eksekutif. Sementara, dalam pandangan Islam, Allah Swt. pemegang otoritas tersebut. Allah berirman “Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam”. Inilah batas yang membedakan antara sistem syariah Islam dan demokrasi Barat. Adapun hal lainnya seperti membangun hukum atas persetujuan umat, pandangan mayoritas, serta orientasi pandangan umum, dan sebagainya adalah sejalan dengan Islam. 4. Yusuf al-Qardhawi Menurut Al-Qardhawi, substasi demokrasi sejalan dengan Islam. Hal ini bisa dilihat dari beberapa hal, misalnya sebagaimana berikut a Dalam demokrasi proses pemilihan melibatkan banyak orang untuk mengangkat seorang kandidat yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka. Tentu saja, mereka tidak boleh akan memilih sesuatu yang tidak mereka sukai. Demikian juga dengan Islam. Islam menolak seseorang menjadi imam salat yang tidak disukai oleh mamum di belakangnya. b Usaha setiap rakyat untuk meluruskan penguasa yang tiran juga sejalan dengan Islam. Bahkan amar maruf dan nahi mungkar serta memberikan nasihat kepada pemimpin adalah bagian dari ajaran Islam. Buku Siswa Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 69 c Pemilihan umum termasuk jenis pemberian saksi. Karena itu, barangsiapa yang tidak menggunakan hak pilihnya sehingga kandidat yang mestinya layak dipilih menjadi kalah dan suara mayoritas jatuh kepada kandidat yang sebenarnya tidak layak, berarti ia telah menyalahi perintah Allah Swt. untuk memberikan kesaksian pada saat dibutuhkan. d Penetapan hukum yang berdasarkan suara mayoritas juga tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Contohnya dalam sikap Umar yang tergabung dalam syura. Mereka ditunjuk Umar sebagai kandidat khalifah dan sekaligus memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi khalifah berdasarkan suara terbanyak. Sementara, lainnya yang tidak terpilih harus tunduk dan patuh. Jika suara yang keluar tiga lawan tiga, mereka harus memilih seseorang yang diunggulkan dari luar mereka, yaitu Abdullah ibnu Umar. Contoh lain adalah penggunaan pendapat jumhur ulama dalam masalah khilaiyah. Tentu saja, suara mayoritas yang diambil ini adalah selama tidak bertentangan dengan nash syariat secara tegas. e Kebebasan pers dan kebebasan mengeluarkan pendapat, serta otoritas pengadilan merupakan sejumlah hal dalam demokrasi yang sejalan dengan Islam. 5. Salim Ali al-Bahasnawi Menurut Salim Ali al-Bahasnawi, demokrasi mengandung sisi yang baik yang tidak bertentangan dengan Islam dan memuat sisi negatif yang bertentangan dengan Islam. Sisi baik demokrasi adalah adanya kedaulatan rakyat selama tidak bertentangan dengan Islam. Sementara, sisi buruknya adalah penggunaan hak legislatif secara bebas yang bisa mengarah pada sikap menghalalkan yang haram dan menghalalkan yang haram. Karena itu, ia menawarkan adanya Islamisasi demokrasi sebagai berikut a Menetapkan tanggung jawab setiap individu di hadapan Allah Swt.. b Wakil rakyat harus berakhlak Islam dalam musyawarah dan tugas- tugas lainnya c Mayoritas bukan ukuran mutlak dalam kasus yang hukumnya tidak ditemukan dalam al-qur±n dan Sunnah dan d Komitmen terhadap Islam terkait dengan persyaratan jabatan sehingga hanya yang bermoral yang duduk di parlemen. Kelas XII SMASMKMA 70 Pemimpin Paling Demokratis di Mata Dunia Sebagai seorang pemimpin, Nabi Muhammad saw. telah membuat banyak sarjana dan tokoh Barat sangat kagum dan terpengaruh, meskipun mereka tidak suka. Di antara mereka adalah 1. Comte de Boulainvilliers”Muhammad adalah pemikir bebas freethinker dan pencipta agama rasional”. 2. Voltaire”Muhammad adalah pemimpin yang memimpin rakyatnya melakukan penaklukan agung”. 3. Radinson “Muhammad adalah pengajar agama alami, wajar, dan masuk akal”. 4. Thomas Carlyle “Muhammad adalah pahlawan kemanusiaan yang menyinarkan cahaya Illahi”. 5. Hubert Grimme “Muhammad adalah sosialis yang sukses melakukan reformasi isikal dan sosial”. 6. Goethe sastrawan besar Jerman “bagaikan sungai besar mengantarkan airnya mencapai lautan”. 7. George Bernard Shaw pengarang Inggris terkenal ”Muhammad telah mengangkat wanita menjadi makhluk yang mulia. 8. Edward Gibbon “Hal yang baik dari Muhammad ialah membuang jauh kecongkakan seorang raja”. Sumber Aktivitas Siswa 1. Dari beberapa pandangan ulama tentang demokrasi, pilihlah satu pandangan yang kamu sukai Jelaskan alasanmu 2. Hargai pilihan temanmu yang berbeda dengan mendengarkan alasannya 3. Simpulkan nilai-nilai demokratis yang terdapat dalam kepemimpinan Nabi Muhammad saw. berdasarkan sorotan para tokoh Barat di atas 4. Presentasikan hasil temuan kalian di depan kelas untuk ditanggapi Buku Siswa Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 71 Perilaku demokratis yang harus dibiasakan sebagai implementasi dari ayat dan hadis yang telah dibahas antara lain sebagai berikut 1. Bersikap lemah lembut jika hendak menyampaikan pendapat tidak berkata kasar ataupun bersikap keras kepala; 2. Menghargai pendapat orang lain; 3. Berlapang dada untuk saling memaafkan; 4. Memohonkan ampun untuk saudara-saudara yang bersalah; 5. Menerima keputusan bersama hasil musyawarah dengan ikhlas; 6. Melaksanakan keputusan-keputusan musyawarah dengan tawakal; 7. Senantiasa bermusyarawarah tentang hal-hal yang menyangkut kemaslahatan bersama; 8. Menolak segala bentuk diskriminasi atas nama apapun; 9. Berperan aktif dalam bidang politik sebagai bentuk partisipasi dalam membangun bangsa; Tugas Kelompok 1. Carilah ayat al-Qur±n dan hadis yang mengandung nilai-nilai demokrasi 2. Jelaskan pesan-pesan yang terdapat pada ayat al-Qur±n dan hadis yang kamu temukan itu 3. Hubungkan pesan-pesan ayat dan hadis tersebut dengan kondisi objekif di lapangan yang kamu temui 4. Presentasikan hasil temuanmu di depan kelas 1. Kandungan dan at-Tirm³z³ menjelaskan bahwa musyawarah termasuk salah satu sifat orang yang beriman. Hal ini perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim terutama dalam hal- hal yang penting; 2. Mencintai musyawarah dalam mengambil keputusan pada segala hal yang terkait dengan kehidupan keluarga dan masyarakat, seperti memilih lembaga pendidikan yang cocok, memilih tempat kerja, memilih ketua RT, dan lain-lain; 3. Bersikap lemah lembut dalam bermusyawarah, baik ketika menyampaikan pendapat maupun menanggapi pendapat orang lain; Menerapkan Perilaku Mulia Rangkuman Kelas XII SMASMKMA 72 4. Berlapang dada untuk memaafkan semua pihak yang mungkin berlaku tidak wajar sehingga memancing amarah kita; 5. Konsisten terhadap keputusan hasil musyawarah, terutama jika menyangkut kepentingan bersama; 6. Melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh sikap tawakal kepada Allah Swt., sehingga terhindar dari segala sikap buruk sangka apabila ternyata keputusan musyawarah tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan. 7. Antara musyawarah syµr± dengan demokrasi terdapat titik temu, di mana dalam demokrasi terdapat prinsip syµr±, yaitu adanya kebebasan berpendapat, keterbukaan, dan kejujuran, sementara demokrasi, menjangkau ruang lingkup yang lebih luas. 8. Terjadi pro dan kontra di kalangan para ulama tentang demokrasi, sebagian menerima dan sebagian menolak. I. Berilah tanda silang x pada huruf a, b, c, d, atau e yang dianggap sebagai jawaban yang paling tepat 1. Perhatikan penggalan ayat berikut Sikap dan perilaku yang sejalan dengan pesan ayat di atas dalam berdakwah adalah . . . . a. lemah lembut b. berkata jujur c. menepati janji d. tegas dalam berdakwah e. konsekuen dengan perkataan 2. Perhatikan penggalan ayat berikut Akhlak terpuji yang terdapat dalam ayat di atas antara lain ialah . . . . a. memintakan ampun dan bersabar b. memberi maaf dan meminta maaf c. meminta maaf dan berkata santun Evaluasi Buku Siswa Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 73 d. meminta maaf dan memintakan ampun e. memberi maaf dan memintakan ampun 3. Arti kata adalah . . . . a. memintakan ampun dan bersabar b. memberi maaf dan meminta maaf c. meminta maaf dan berkata santun d. mohonkan ampun mereka e. memberi maaf dan memintakan ampun 4. Arti kata adalah . . . . a. memberi maaf dan meminta maaf b. meminta maaf dan berkata santun c. dan mintakan ampun untuk mereka d. meminta maaf dan memintakan ampun e. memberi maaf dan memintakan ampun 5. Arti kata adalah . . . . a. kamu berserah diri b. kamu berpendapat c. kamu bertekad bulat d. kamu bermusyawarah e. kamu menolak pendapat 6. Maksud dari kata adalah . . . . a. perintah beribadah b. perintah berakhlak mulia c. perintah bermusyawarah d. perintah berserah diri kepada Allah Swt. e. perintah tunduk dan patuh kepada Allah Swt. 7. Berdasarkan ²li Imr±n3159 bahwa persoalan yang dihadapi oleh umat manusia harus diselesaikan . . . . a. secara damai b. melalui musyawarah c. melibatkan pejabat dan tokoh setempat d. melalui jalur hukum e. dengan memberi kesempatan pihak lain untuk memilki kesadaran Kelas XII SMASMKMA 74 8. Agar musyawarah dapat berjalan dengan lancar, maka surat ²li Imr±n3159 menekankan kepada peserta musyawarah agar membersihkan jiwanya dengan . . . . a. saling memaafkan dan memohonkan ampunan kepada Allah Swt. b. saling menahan diri dan menjaga emosinya c. saling menerima kritik, saran dan protes sekalipun. d. saling membangun komunikasi yang harmonis dalam suasana yang kondusif e. saling menyelamatkan diri masing-masing agar tidak termakan issu dan terpancing emosinya. 9. Arti kata adalah… a. dan berlemah lembutlah terhadap sesama mereka b. dan janganlah berlaku kasar terhadap sesama mereka c. dan janganlah berhati keras terhadap sesama mereka d. dan maafkanlah mereka atas segala kesalahannya e. dan bermusyawarahlah di antara mereka dalam urusan itu 10. Perhatikan ayat berikut Ayat di atas memberikan gambaran bahwa adanya berbagai konlik antara agama, golongan dan paham dalam suatu agama banyak disebabkan oleh cara menyelesaikan perbedaan di antara mereka yang kurang tepat dan bijaksana. Pernyataan di bawah ini, yang tidak termasuk kandungan ayat tersebut adalah . . . . a. lemah-lembut dalam mengajak umat manusia kepada Islam b. pemaaf, guna mencari solusi dalam menyelesaikan masalah c. dermawan, karena Allah Swt. mencintai orang yang dermawan d. suka bermusyawarah dalam menyelesaikan berbagai masalah e. menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam berbangsa dan bernegara Buku Siswa Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 75 II. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar dan tepat 1. Sebutkan tiga sifat yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang yang melakukan musyawarah 2. Mengapa al-Qur±n menganjurkan musyawarah secara kolektif? Jelaskan 3. Jelaskan sikap demokrtis yang sejalan dengan ²li Imr±n3159 4. Di mana titik temu antara konsep musyawarah dan konsep demokrasi 5. Jelaskan pandangan Yusuf al-Qardhawi tentang demokrasi secara singkat III. Berilah tanda checklist √ pada kolom di bawah ini sesuai kemampuanmu dalam membaca dan menghafal ayat dan hadis berikut secara tartil Kemampuan membaca ²li Imr±n3159 Sangat lancar Lancar Sedang Kurang lancar Tidak lancar Kemampuan membaca hadis yang diriwayatkan At- Tirmidzi Sangat lancar Lancar Sedang Kurang lancar Tidak lancar IV. Salinlah kata-kata pada ²li Imr±n3159, yang mengandung hukum tajwid dan jelaskan hukum bacaannya Kalimat Hukum Bacaan Alasannya Kelas XII SMASMKMA 76 Kalimat Hukum Bacaan Alasannya V. Berilah tanda checklist √ pada kolom yang sesuai dengan pilihan sikap kalian SS= Sangat Setuju; S= Setuju; KS=Kurang Setuju; TS= Tidak Setuju No. Pernyataan SS S KS TS 1. Ketika bermusyawarah, saya akan mempertahankan dengan gigih pendapat saya yang benar. 2. Jika saya menjadi ketua OSIS, setiap keputusan yang menyangkut organisasi akan selalu saya bicarakan dalam forum musyawarah 3. Ketika ada anggota musyawarah yang emosi, akan saya berusaha menenangkannya. 4. Orang tua hendaknya menggali potensi dan kecenderungan anak-anaknya sebelum mengarahkan kepada profesi yang dipilihnya. 5. Masa jabatan harus dibatasi supaya tidak cenderung korup. Buku Siswa Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 77 Cerahkan Hati Nurani dengan Saling Menasehati Bab 5 Peta Konsep Saling Menasehati Membaca Luqm±n3113-14 dan Hadis tentang Saling Menasihati Analisis Luqm±n3113-14 dan Hadis tentang Saling Menasihati Hikmah dan manfaat saling menasiati Menghafal Luqm±n3113-14 Sikap dan Perilaku Saling Menasihati Kelas XII SMASMKMA 78 Amati gambar-gambar berikut dan lakukan tanya jawab terkait pesan yang dikandungnya Gambar Pecandu narkoba Sumber Gambar Akibat tawuran Sumber Gambar Menasihati anak Sumber Gambar Menasihati jamaah Sumber Buku Siswa Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 79 Manusia dianugerahi oleh Allah Swt. nafsu yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan positif dan kejahatan negatif. Firman Allah “maka Allah mengilhamkan kepadanya nafsu kejahatan dan ketakwaannya”. Dengan nafsu itulah manusia dapat meraih martabat tertinggi ketika potensi positif nafsunya sedang optimal. Ia pun dapat terjerembab ke dalam kehinaan, bahkan di bawah martabat binatang, ketika potensi negatif nafsunya sedang berperan, sehingga perilakunya dibimbing oleh nafsu negatif itu. Firman Allah “Sungguh telah Kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna, kemudian Kami kembalikan dia kepada derajat yang paling rendah” [ at-T³n 954-5 ]. Pada saat manusia terlena karena mengkuti nafsunya itulah ia membutuhkan teguran dan peringatan dari orang lain, supaya sadar dan kembali kepada kebaikan. Itulah kondisi “alpa” atau “kesalahan” yang menjadi ciri khas manusia. Sabda Rasulullah “Semua manusia adalah pendosa, dan sebaik-baik pendosa adalah yang mau beratubat”. Hebatnya lagi, kesalahan dan kealpaan itu pun dapat mempercepat laju manusia mencapai derajat tertinggi, yaitu ketika mereka bertaubat dan menyesali dosa- dosanya yang telah dilakukannya. Sabda Rasulullah ”orang yang bertaubat dari dosa, seperti orang yang bersih dari dosa”. Pada saat manusia tidak mampu mengenali dirinya dan tidak merasa berbuat dosa, karena enggan bermuhasabah introspeksi diri, ketka itulah nasihat dan teguran orang lain diperlukan. Oleh karena itu, di samping ada ajaran kontrol diri, evaluasi diriintrospeksi muhasabah, Allah Swt. mengajarkan kita untuk mengontrol orang lain sebagai sumbangsih dan bentuk kepedulian terhadap sesama. Saling menasihati tausiyyah ini adalah salah satu bentuk dakwah, yaitu dakwah billisan dengan kata-kata, yaitu menyampaikan nasihat kebaikan secara lisan. Sayangnya, kalau kita sedang berbuat dosa misal ghibah, kemudian ada teman yang menasihati atau mengingatkan supaya meninggalkannya, kebanyakan kita masih menganggap bahwa teman kita sedang “usil” atau “campur tangan”, padahal itu merupakan bentuk kepedulian dan kasih sayang kepada sesama. Gambar Taubat hilangkan dosa. Sumber Membuka Relung Kalbu Kelas XII SMASMKMA 80 1. Beberapa waktu yang lalu di sebuah stasiun TV pernah diselenggarakan lomba menyampaikan tausiyah ceramah agama yang pesertanya terdiri dari anak-anak usia tingkat Sekolah Dasar sampai remaja. Bagaimana pandanganmu terhadap acara-acara semacam ini? 2. Umat seringkali kecewa ketika melihat seorang dai yang biasa memberi nasihat yang baik-baik dalam ceramahnya, tetapi perbuatannya tidak sejalan dengan isi ceramahnya, seperti terlibat tindak kejahatan, pelecehan seksual, dan kemaksiatan lainnya. Bagaimana komentarmu terhadap masalah tersebut? 3. Ada berita bahwa beberapa dai kondang memasang tarif tinggi untuk setiap kali tampil berceramah. Banyak kalangan masyarakat awam yang butuh siraman rohani tidak mampu mengikuti tarif tersebut. Bagaimana menurutmu kalau kabar demikian ternyata benar? 4. Musik dan artis sering dimanfaatkan sebagai sarana menarik masa dalam dunia dakwah. Bagaimana pandangan kalian tentang hal tersebut? Gambar Belajar menasehati. Sumber Gambar Berdakwah dengan musik dan melalui para artis. Sumber Mengkritisi Sekitar Kita Buku Siswa Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 81 A. Perintah Saling Menasihati Saling mengingatkan dalam hal kebaikan adalah kewajiban sesama muslim. Dalam Islam, mengingatkan orang lain secara lisan semacam itu biasa disebut dengan nasihat, wasiat, tausiyah, mau’i§ah, dan ta©kirah peringatan. Istilah umumnya adalah ceramah. Kegiatan menyampaikan taushiyah demikian disebut tabligh menyampaikan, sehinga istilah Tablig Akbar itu maksudnya adalah acara ceramah yang dikemas secara meriah dan dihadiri oleh banyak jamaah. Semua kegiatan itu adalah bagian dari dakwah, yaitu dakwah billisan secara lisan, karena hanya berupa ceramah, sedangkan dakwah bukan hanya melalui lisan. Para penceramah agama itu biasa disebut mubaligh juru tablig atau D±i juru dakwah. Kesalahan dan kealpaan dapat terjadi pada siapa saja, baik mubaligh atau jamaah. Oleh karena itu, kewajiban berdakwah bukan hanya bagi orang yang bisa ceramah saja, melainkan bagi seluruh umat Islam, “sampaikan dariku meski hanya satu ayat”, begitu arti sabda nabi terkait dengan kewajiban dakwah. Terus bagaimana caranya? Mengingatkan saudara yang berbuat salah atau lupa tidak harus dengan berceramah, apalagi kepada ustadz yang berceramah, cukup sampaikan seperlunya. Dari kewajiban dakwah itulah lahir istilah saling berwasiat atau saling menasihati. Allah Swt. menegaskan perintah tersebut, salah satunya surat al-Ashr “Demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran” al’A£r1031-3. Apa yang disampaikan dalam memberi nasihat atau tausiyah? Materi pertama yag harus disampaikan dalam berdakwah adalah ajakan untuk menyembah Tuhan Yang Esa, yaitu Allah Swt.. Perhatikan nasihat Luqman kepada anaknya pada irman Allah dalam berikut 1. Baca dengan tartil ayat al-Qur±n dan terjemahnya yang mengandung perintah tentang saling menasihati Memperkaya Khazanah Kelas XII SMASMKMA 82 Artinya Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar” . Dan Kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orangtuanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orangtuamu, hanya kepada-Ku lah kembalimu” 2. Penerapan Tajw³d Pelajari hukum Tajw³d dalam tabel berikut. Tabel Penerapan Tajw³d No. Lafal Hukum Bacaan Alasan 1. Mad t±b³ Fahtah diikuti Alif 2. Qalqalah £ugr± Huruf Ba’ bertanda sukun di tengah kata 3. Mad £ilah qa£³rah Huruf Ha dhamir berharakat didahului huruf berharakat dan diikuti huruf selain Hamzah 4. Mad ²rid lissukµn Mad thabi’I dibaca waqaf 5. Izh±r Tanwin diikuti huruf Ain Aktivitas Siswa Telusuri kembali dua ayat di atas dan temukan lafal-lafal yang mengandung hukum tajwid yang belum ada dalam tabel, kemudian masukkan ke dalam tabel seperti di atas Buku Siswa Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 83 3. Kosa Kata Baru Tabel Arti Kosa Kata Baru Lafal Arti Lafal Arti Ketika Luqman berkata Kepada kedua orangtuanya Kepada anaknya Ibunya mengandungnya Menasihatinya Lemah semakin lemah Wahai anakku Menyapihnya, memisahnya Jangan kamu sekutukan Allah Dalam dua tahun Sesungguhnya syirik itu Bersyukurlah kepada-Ku Benar-benar merupakan kezaliman yang besar Kepada kedua orangtuamu Kami wasiatkan, perintahkan Kepadaku Manusia Tempat kembali Aktivitas Siswa Hafalkan beserta artinya dan perbendaharaan kosa kata baru. selanjutnya demonstrasikan pada kelompokmu untuk dikoreksi kesalahan bacaan dan hafalannya Kelas XII SMASMKMA 84 4. Asbabun Nuzul Surat Luqman adalah surat yang turun sebelum Nabi Muhammad saw. berhijrah ke Madinah. Semua ayat-ayatnya Makiyah. Demikian pendapat mayoritas ulama. Dinamakannya surat dengan Luqman dikarenakan surat itu mengandung berbagai wasiat dan nasehat yang disampaikan Luqman kepada anaknya. Adapun sebab turunnya ayat 13-14 para mufasir berpendapat bahwa ayat ini turun terhadap permasalahan Sa’ad bin Abi Waqash. Tatkala dirinya memeluk Islam lalu ibunya mengatakan kepadanya,”Wahai Sa’ad telah sampai informasi kepadaku bahwa engkau telah condong kepada agama Muhammad. Demi Allah Swt. aku tidak akan berteduh dari teriknya matahari dan angin yang berhembus, aku tidak akan makan dan minum hingga engkau mengingkari Muhammad saw. dan kembali kepada agamamu sebelumnya.” Sa’ad adalah anak lelaki yang paling dicintainya. Tetapi Sa’ad enggan untuk itu. Dan ibunya menjalani itu semua selama tiga hari dalam keadaan tidak makan, tidak pula minum serta tidak berteduh sehingga Sa’ad pun mengkhawatirkannya. Lalu Sa’ad datang menemui Nabi Muhammad saw. dan mengadukan sikap ibunya kepadanya maka turunlah ayat ini. Diriwayatkan pula oleh Abu Sa’ad bin Abu Bakar al Ghazi berkata bahwa Muhammad bin Ahmad bin Hamdan telah berkata kepada kami dan berkata bahwa Abu Ya’la telah memberitahu kami dan berkata bahwa Abu Khutsaimah telah memberitahu kami dan berkata bahwa al Hasan bin Musa telah memberitahu kami dan berkata bahwa Zuhair telah memberitahu kami dan berkata bahwa Samak bin Harb telah memberitahu kami dan berkata bahwa Mus’ab bin Sa’ad bin Abi Waqash dari ayahnya berkata, ”Ayat ini turun tentang diriku.” Lalu dia berkata,” Ibu Sa’ad telah bersumpah untuk tidak berbicara selama-lamanya sehingga dirinya Sa’ad mengingkari agamanya Islam. Dia tidak makan dan minum. Ibu berada dalam keadaan seperti itu selama tiga hari sehingga tampak kondisinya menurun. Lalu turunlah irman Allah Swt. ”Dan Kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu- bapanya. HR. Muslim dari Abu Khutsaimah. 5. TafsirPenjelasan Ayat Dalam ayat di atas Allah Swt. menginformasikan tentang wasiat Luqman kepada anaknya. Wasiat pertama adalah agar menyembah Allah Swt. Yang Maha Esa tanpa menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Luqman memperingatkan bahwa tindakan syirik adalah bentuk kezaliman terbesar. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah, dia berkata, “ketika turun ayat orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka Gambar Kemusyrikan Sumber Buku Siswa Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 85 dengan kezaliman’, hal itu terasa amat berat bagi para sahabat Rasulullah saw. dan bertanya siapakah di antara kami yang tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman?’, Rasulullah menjawab maksudnya bukan begitu, apakah kalian tidak mendengar perkataan Luqman Hai anakku janganlah kamu menyekutukan Allah, sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang besar’. HR. Muslim. Kemudian nasihat untuk menyembah Allah Swt. dibarengkan dengan perintah untuk berbuat baik kepada orangtua, “dan Kami wasaitkan kepada manusia supaya mereka berbuat baik kepada kedua rang tua, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah”. Firman-Nya, “dan menyapihnya selama dua tahun”, yaitu mendidik dan menyusuinya. Pada ayat yang lain Allah Swt. berirman, “dan para ibu menyusui anaknya selama dua tahun, jika mereka ingin menyempurnakan susuannya”. Allah Swt. menyebut-nyebut penderitaan, kepayahan, dan kerepotan ibu dalam mendidik anak siang dan malam, untuk mengingatkannya tentang I¥s±n kebaikan dan ketulusan seorang ibu kepada anak-anaknya. Oleh karena itu Allah Swt. berirman,”bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orangtuamu…” Dalam banyak hadisnya Rasulullah saw. banyak menyampaikan perintah untuk saling menasihati dan berdakwah untuk mengubah kemungkaran menjadi kondisi yang sejalan dengan ajaran Islam. Di antaranya dalam hadis berikut Artinya “Dari Abu Said al-Khudri ra. berkata Aku mendengar Rasulullah saw.. bersabda ’Barangsiapa di antara kalian melihat sesuatu kemungkaran, maka hendaklah mengubahnya dengan tangannya, jika mampu, dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Yang sedemikian itu adalah selemah- lemahnya iman HR. Muslim. Gambar Derita ibu selama mengandung. Sumber Kelas XII SMASMKMA 86 Dalam hadis di atas terdapat perintah secara tegas untuk berdakwah. Kemungkaran harus diubah menjadi ma’ruf. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa jika memungkinkan, kita harus mengubahnya dengan tangan, yaitu kekuasaan kita. Merubah kemungkaran dengan sarana kekuasaan adalah wewenang penguasa. Oleh karena itu, penguasa dan pemimpin yang kita pilih idealnya adalah orang-orang yang cenderung kepada kebaikan dan kebenaran, sehingga ketika melihat kemungkaran, nuraninya tergerak untuk memperbaikinya, bukan memperkeruh suasana dengan berbuat kemungkaran. Tahapan ini dipandang paling efektif dalam mengubah kemungkaran, karena yang bergerak adalah aparat dan kebijakan. Tahap selanjutnya, jika tidak mampu mengubah dengan tangan, maka dengan lisannya. Itulah dakwah billisan ceramah dan nasihat lisan. Tahap ini sangat banyak dilakukan para dai, hanya memang tidak terlihat secara jelas efektivitasnya dalam merubah kemungkaran. Penyebabnya bisa dari banyak faktor, di antaranya yang perlu menjadi bahan introspeksi para dai adalah faktor “keikhlasan” dan “keteladanan”. Tahap terakhir dalam hadis di atas adalah mengubah dengan hati, dengan mengingkari dalam hati bahwa yang mungkar tetaplah mungkar sambil berdoa kepada Allah Swt. agar kondisi segera berubah. Tahap ini dipandang sebagai indikator iman yang paling lemah, karena tidak mampu melakukan dengan kekuasaan dan tidak pula dengan lisannya. Hadis di atas menyiratkan perlunya kekuatan yang dimiliki oleh umat Islam supaya dapat mengubah kondisi melalui kekuasaannya. Dalam konteks kehidupan berbangsa di sebuah negara yang multiagama, setidaknya kita harus konsisten dengan nilai-nilai luhur yang harus diperjuangkan demi tegaknya pilar-pilar kebenaran untuk kepentingan bersama. Hal ini dapat terwujud jika para penguasa dan pemimpinnya cenderung dan peduli kepada perubahan menuju kondisi yang lebih baik, sesuai dengan kemajemukan yang ada. Keberadaan mereka akan melahirkan undang-undang yang baik dan layak untuk semua pihak, ditunjang oleh para penegak hukum yang berpihak dan memiliki komitmen yang tinggi kepada kebenaran, dan ditegakkan oleh seorang kepala negara yang tegas. Itulah tiga unsur penting dalam pemerintahan yang dapat mengubah kondisi secara efektif. Di samping itu, karena pemerintah juga manusia yang memiliki kecenderungan korup dan khilaf, maka perlu adanya keberanian rakyat untuk “menasihati” penguasa sebagai kekuatan kontrol. Pada tahap ini diperlukan kesadaran para penguasa untuk menerima semua masukan dan Gambar kebenaran terhadap pelaku maksiat sesuai kemampuan Sumber Buku Siswa Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 87 saran dari rakyat. Pemandangan seperti itulah kira-kira yang terjadi pada saat Umar bin Khatab dinobatkan sebagai pemimpin. Beliau berkhutbah dengan tegas, “Aku telah dipilih menjadi pemimpin kalian padahal aku bukanlah yang terbaik dari kalian. Oleh karena itu, jika aku berada di atas jalan yang benar maka dukunglah, namun jika aku sedang menyimpang dari kebenaran maka ingatkanlah…” B. Adab dan Metode Menyampaikan Nasihat Dakwah

tgZcN. 479 433 27 333 161 27 80 203 149

pandangan ulama tentang demokrasi